Mengapa Harga Tidak Turun (Sesat Pikir Aksi 20 Maret 2015)

Menyigi tuntutan dalam aksi 20 Maret 2015

Advertisements

[Sebelum membaca lebih lanjut, pembaca yang budiman perlu mengingat bahwa penulis adalah orang yang sangat tidak tertarik pada muatan-muatan politik dan hanya tertarik membedakan fakta dari fantasi]

(Update 20/3, 21.21: terdapat beberapa kata yang kurang lengkap dan harus ditambahkan)
(Update 20/3, 23:46: terdapat kesalahan penulisan pada paragraf {Tuntutan nomor (4)….}, premis kedua menyebabkan premis pertama, seharusnya premis pertama menyebabkan premis kedua)
(Update 21/3, 09:49: mengganti frase “reformasi birokrasi” menjadi “pemberantasan mafia”, karena pengertian yang pertama terlalu sempit, serta memperjelas bagian proof by contradiction)

Ada banyak alasan untuk tidak datang dalam aksi 20 Maret yang diselenggarakan oleh para kawan-kawan mahasiswa aktivis. Pertama, seperti layaknya aksi pada umumnya yang diselenggarakan di ruang terbuka selama berjam-jam di siang hari, aksi 20 Maret dapat menyebabkan kenaikan risiko kanker kulit. Mungkin bisa diatasi dengan penggunaan krim tabir surya, namun mengoleskan tabir surya di tengah aksi akan terkesan sangat aneh. Berikutnya, cuaca akhir-akhir ini sangat panas dan akan sangat sulit untuk pergi ke Starbucks terdekat untuk membeli Frapuccino® saat melakukan aksi. Ketiga, pergi dan pulang ke pusat kota akan sangat macet dan menghambur-hamburkan bensin yang kini tidak disubsidi lagi oleh negara.

Oke, mungkin penulis terkesan seperti a**hole, namun penulis percaya bahwa apabila sebuah panggilan aksi didasarkan pada sesuatu yang penting dan mendesak, kita para calon elit-elit bangsa yang masih memiliki idealisme dapat mengatasi ketidaknyamanan à la kelas menengah ngehe seperti yang disebutkan di atas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Namun apakah tuntutan-tuntutan dalam aksi 20 Maret 2015 adalah penting dan mendesak? Mari kita kaji…

Ada 4 tuntutan yang diserukan dalam aksi 20 Maret 2015, yaitu:

1. Perkuat KPK sebagai Lembaga Pembawa Gerbang Rezim Anti-Korupsi
2. Reformasi POLRI demi Terwujudnya Kepolisian yang Bebas KKN
3. Bersihkan Demokrasi dari Oligarki
4. Turunkan Harga dengan Memberantas Mafia

Penulis tidak akan membahas tuntutan nomor (1), (2), dan (3) karena penulis mengetahui batasan pengetahuan sendiri. Namun demikian, penulis sangat terganggu dengan tuntutan nomor (4) yang menyuarakan penurunan harga dengan pemberantasan mafia.

Really, people?

Tuntutan nomor (4) bisa diubah menjadi kalimat berikut: jika kita memberantas mafia, maka kita dapat menurunkan harga. Ada dua premis dalam tuntutan nomor (4); premis pertama adalah memberantas mafia (premis X) dan premis kedua adalah menurunkan harga (premis Y). Menurut logika berpikir para kawan-kawan aktivis, premis pertama menyebabkan premis kedua, atau dalam bahasa logika formal: jika X maka Y (X → Y). Dengan demikian, kita bisa melakukan proof by contradiction untuk membuktikan kesahihan logika berpikir kawan-kawan aktivis 20 Maret.

Premis I: …..dengan memberantas mafia (terdapat cara untuk memberantas mafia)

Pertama, kita perlu meluruskan pengertian mafia dalam kasus ini. Terdapat pergeseran makna ketika mafia diserap dari bahasa aslinya ke bahasa Inggris lalu ke bahasa Indonesia. Dalam bahasa aslinya (Italia dengan dialek Sisilia), mafia diserap dari bahasa Arab untuk menyombongkan diri (bragging). Mafia kemudian digunakan sebagai julukan bagi sindikat penjahat keturunan Italia-Amerika yang terorganisasi. Dalam konteks Indonesia, mafia digunakan sebagai kata yang melingkupi semua jenis kegiatan pihak-pihak (biasanya elit-elit swasta atau pemerintahan) yang terorganisasi dan merugikan rakyat banyak (biasanya lewat korupsi atau kegiatan memburu rente). Kita tertarik untuk melihat apakah premis pertama, yaitu terdapat mekanisme bagi masyarakat madani untuk memberantas mafia, adalah benar. Secara singkat, ya, terdapat mekanisme untuk memberantas mafia di Indonesia dalam bentuk apapun. Terdapat kasus paling menonjol dalam rekayasa sosial menuju pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu Singapura di era Lee Kuan Yew. Singkatnya, premis I adalah benar.

Premis II: Kita menurunkan harga…. (terdapat cara untuk menurunkan tingkat harga umum)

Konsekuensi dari premis menurunkan harga adalah bahwa kita ingin menciptakan deflasi (atau anti-inflasi). Apakah deflasi mungkin terjadi di Indonesia dengan kondisi yang ada sekarang? Dalam teori ekonomi, terdapat dua cara untuk menurunkan tingkat harga secara umum, yaitu menurunkan belanja di seluruh Indonesia atau meningkatkan produksi semua pelaku usaha di Indonesia.

Mungkinkah kita menurunkan belanja seluruh Indonesia? Bila ya, apa dampaknya?

Terdapat tiga jenis belanja yang bisa dikurangi, yaitu belanja konsumsi, belanja modal, dan belanja pemerintah. Apabila kita mengurangi belanja konsumsi (bisa dengan menaikkan pajak atau meningkatkan bunga pinjaman), maka harga bisa turun, namun berkurangnya konsumsi masyarakat akan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Sangat tidak mungkin kesejahteraan seorang buruh meningkat apabila ia harus mengurangi makannya dari 3x sehari menjadi 2x sehari. Apabila kita mengurangi belanja modal (dengan menaikkan bunga pinjaman), maka perusahaan tidak bisa menambah dan mengganti pabrik, mesin, truk, alat berat, atau melakukan pelatihan karyawan dan penelitian/pengembangan. Hasil akhirnya? Jumlah produksi barang di masa depan akan turun, yang akan menggagalkan rencana anda untuk menurunkan harga (belanja turun, produksi turun = harga sama saja).

Apabila kita mengurangi belanja pemerintah, maka dampaknya akan sama luasnya. Kita tidak dapat membangun pelabuhan, bandara, jalan, atau rel KA, memperbaharui alutsista, menambah jumlah guru, mendanai pelestarian budaya, mendanai fungsi KPK, dst. Khusus belanja infrastruktur, pengurangan belanja pada pos ini akan membuat peningkatan kapasitas produksi secara signifikan di Indonesia menjadi mustahil. Kesejahteraan masyarakat dan produktivitas perusahaan akan turun bersama turunnya belanja pemerintah.

…….harga hampir tidak mungkin turun, kecuali apabila kita ingin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan turun.

Kalau menurunkan belanja terkesan tidak mungkin (atau tidak mungkin relatif terhadap tujuan utama kita yaitu menyejahterakan rakyat), bisakah kita menaikkan produksi dan menurunkan harga?

Okay, pertama, bila kita ingin menaikkan produksi, kita biasanya melakukan kombinasi dari: (1) mempekerjakan lebih banyak pekerja dan (2) menambah jumlah mesin, pabrik, alat berat, dst. Namun, bila kita menambah permintaan terhadap pekerja dan jumlah mesin, maka tingkat upah dan harga mesin akan ikut naik, sehingga ujung-ujungnya, wirausahawan (yang keuntungannya sudah setipis silet) harus menaikkan harga di tingkat pembeli. (Lagipula, dengan menambah jumlah pekerja yang anda gaji dan meningkatkan belanja modal, anda akan secara efektif menaikkan belanja total dan mendorong naiknya tingkat harga).

Atau skenario kedua untuk menaikkan produksi, kita memaksa para pekerja untuk bekerja lebih lama (sehingga jumlah produksi meningkat) tanpa membayar tambahan upah. Secara efektif, ini sama saja dengan menurunkan tingkat upah nominal para pekerja. Kemungkinan besar anda sebagai pemerintah tidak mungkin segila itu untuk menyiksa rakyat anda untuk bekerja lebih lama, dan kalaupun anda tega, rakyat anda akan balik melawan. Dalam ekonomi, kemustahilan pekerja untuk menerima penurunan upah disebut dengan kekakuan harga (nominal rigidity). Apabila pembaca tidak mengharapkan gaji pembaca turun, maka jangan mengharapkan harga-harga ikut turun.

Kesimpulannya, premis II, mengingat tujuan kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum , maka nilainya adalah salah.

Berikutnya, mari kita melihat hubungan sebab akibat dari premis I dan II. Sebetulnya, tidak ada hipotesis yang secara logis membenarkan hubungan antara pemberantasan mafia dan penurunan harga seperti dimaksud dalam tuntutan, terutama di jangka panjang. Asumsikan bahwa tuntutan nomor (4) bernilai benar, di mana pemberantasan mafia memang menurunkan harga. Bisa saja terjadi penurunan harga apabila struktur hampir seluruh pasar barang dan jasa adalah oligopoli yang mengarah ke kartel.

Namun sebenarnya, mengingat bahwa struktur pasar kebanyakan barang dan jasa adalah kompetitif, maka efek dari pemberantasan mafia terhadap harga akan sangat terbatas dan hanya terjadi satu kali saja, bukan berkelanjutan. Lagipula di jangka panjang, apabila pemberantasan mafia berhasil, hal tersebut akan memperbaiki persepsi masyarakat dan pengusaha terhadap iklim usaha di Indonesia. Akibatnya, mereka akan menambah belanja konsumsi dan modal (investasi) lebih banyak lagi, yang akan menaikkan tingkat harga, dan membuat tuntutan nomor (4) menjadi kontradiktif apabila benar. Maka, tuntutan nomor (4), seberapapun persuasif narasinya, bernilai salah.

Maka, mengingat bahwa truth value dari sebuah pernyataan (X → Y), di mana X bernilai benar dan Y bernilai salah, adalah salah, dan tidak adanya dasar teori ekonomi yang mendukung pernyataan tersebut, maka keseluruhan tuntutan nomor (4) menjadi tidak logis mengingat bahwa kenaikan harga di dalam perekonomian yang bertumbuh cepat seperti Indonesia adalah sebuah keniscayaan, dan hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menjaga inflasi di level yang rendah. Lagipula, hal yang tidak disadari oleh para kawan-kawan aktivis adalah bahwa data menunjukkan bahwa inflasi selama beberapa tahun terakhir sudah berada di tingkat yang paling rendah dan terkendali sepanjang sejarah. Bahkan dengan memasukkan data pencilan tahun 1997, tren inflasi cenderung negatif (terlihat dari persamaan regresi pada gambar)

Screen Shot 2015-03-20 at 8.17.36 PM

Hal ini bukan berarti bahwa pemberantasan mafia tidak perlu, namun pemberantasan mafia dan penurunan tingkat harga merupakan hal yang tidak berhubungan. Kita telah mengetahui bahwa harga hampir tidak mungkin turun, kecuali apabila kita ingin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan turun. Menuntut boleh, tapi sebelum menuntut, ada baiknya memeriksa apakah tuntutannya logis atau tidak. Apa bedanya menjadi mahasiswa dengan tidak menjadi mahasiswa kalau tidak bisa memeriksa kembali jalan pikirnya?

11 thoughts on “Mengapa Harga Tidak Turun (Sesat Pikir Aksi 20 Maret 2015)”

    1. dari yang kecil? membayar pajak penghasilan, memanfaatkan sebaik2nya subsidi negara untuk uang kuliah (dengan benar2 belajar dan bukan ribut2), taat aturan walaupun ga ada polisi, to name a few.

      Oh ya, mempromosikan logika berpikir yang benar juga membantu negara mengurangi orang2 asbun (asal bunyi)

    2. Ini teori simple koq. Rakyat atau mahasiswa yang menuntut2 bisa belajar ‘teori’ ini dalam jangka yang sama dimana mereka menghabiskan waktu demonstrasi.

      Dan untuk membantu penulis. KPK juga sebenernya sub-bagian dari pemerintahan oligarki. Coba kita lihat kasus-kasus KPK di era pemerintahan SBY. Kenapa mayoritas pidana korupsi dijatuhkan terhadap kader-kader partai musuhnya. Kasus-kasus yang berhubungan dengan dirinya a.k.a. anak dan besannya yg ubanan tidak diungkap lebih dalam atau dilanjutkan. Katanya KPK tidak melihat background koruptor dan akan selalu melakukan penyidikan yang fair dan sah.

      Jika rakyat mau membantu menyelamatkan KPK, mereka harus sadar akan kekotoran dan fairness dari KPK sendiri. Mengapa rakyat memihaki instansi anti-korupsi yang sendirinya sangat KORUP dalam melakukan pekerjaannya.

      Sekian dari commentator yang tidak memilih sisi. Hanya mengungkapkan suaranya.

    1. Very good question.

      Masalah dari deregulasi adalah bahwa kalau kita baca tuntutannya, secara implisit, mereka menyerukan peran negara yang lebih aktif dalam perekonomian, bukan sebaliknya (via deregulasi). Karena tuntutan mereka tidak menyerukan deregulasi, ergo tidak ada keperluan menyentuh poin deregulasi

      Berikutnya, ketika kita berbicara tentang harga barang dan jasa secara keseluruhan, terdapat perbedaan yang mencolok dari tingkat kompetisi dan regulasi di masing-masing pasar. Di kebanyakan pasar (terutama consumer durable goods), persaingan sudah cukup ketat dan regulasi sudah tidak terlalu mengekang, sehingga dampak dari kebijakan deregulasi di kebanyakan pasar kemungkinan akan terbatas. Bahkan di pasar yang konon rawan mafia, seperti misalkan pasar beras, gas, dan BBM, tren harga terlihat masih tunduk pada mekanisme pasar global (ketiganya tradable goods), sehingga deregulasi juga mgkn hanya membawa dampak yang terbatas dan, walaupun efeknya permanen, mgkn hanya menurunkan harga di jangka pendek.

      Kenaikan harga di jangka panjang akan tetap terjadi.

  1. hai kak Alvin ! Sesuai dengan penurunan rumus dari teori ekonomi yaitu w= p x MPL dimana buruh akan dibayar sesuai dengan apa yang dihasilkannya, mengapa masih banyak buruh yang tidak puas dengan apa yang didapatkannya? Apakah dalam ekonomi itu hanyalah sebuah “teori” yang tidak aplikatif di dunia nyata?

    1. This is off-topic but very interesting. Ada tiga penjelasan:
      1. w = PxMPL hanya berlaku apabila perusahaan berada di pasar tenaga kerja yg kompetitif. Sayangnya, dalam banyak kasus perusahaan tidak kompetitif (no. of firms >> no. of workers), jadi w<P.MPL. Tapi sebenernya pernyataan bahwa gaji berbanding lurus thd produktivitas ttp berlaku kok di hampir semua kasus

      2. Tidak puas itu sifat alami manusia. Kalo kata Henry Becque, "what makes equality such a difficult business is that we only want it with our superiors". Lihat gaji selalu ke yg lebih kaya

      3. Mgkn karena pekerja banyak yang ga sadar bahwa uang gaji mereka itu hasil kerja mereka, bukan manna yg turun dr langit (ga ngerti teori ini). Gt kali ya (?)

  2. Selamat pagi, Mas Alvin. Salam kenal.

    Pertama, saya bukan orang yang secara intens mempelajari ilmu ekonomi, jadi pertanyaan saya ini hanya berkaca pada apa yang saya alami di pekerjaan saya. Kedua, pertanyaan ini mungkin juga tidak ada hubungannya dengan niat awal Mas Alvin menulis artikel ini (yang saya tangkap lebih fokus pada proses nalar dalam aksi 20 Maret).

    Pertanyaan saya terkait dengan cara menurunkan harga. Di perusahaan saya (yang bergerak di bidang properti), penurunan harga bisa dilakukan tanpa menambah jumlah pekerja, jam kerja, ataupun belanja modal. Hal tersebut dilakukan dengan mengefisienkan sistem kerja.

    Contoh yang paling sederhana adalah dengan kebijakan merapikan tempat kerja. Meja kerja karyawan yang sebelumnya selalu penuh, dibuat sebersih mungkin. Hanya hal2 yang berhubungan langsung dengan pekerjaan saja yang ada di atas meja. Hal2 yang belum diperlukan, tapi mungkin akan digunakan di masa depan (seperti arsip2) disimpan di tempat lain. Barang2 pribadi benar2 disingkirkan, entah dengan dibuang, atau dibawa pulang pemiliknya. Keringkasan tempat kerja ini membuat dokumen permintaan material dan peralatan menjadi lebih mudah diawasi. Keterlambatan material ke lokasi konstruksi berkurang cukup signifikan (> 50% setelah kebijakan ini berjalan 4 bulan). Karena material tiba tepat waktu, tidak ada tukang yang menganggur di lapangan akibat belum bisa bekerja (bila tukang menganggur akibat material terlambat masuk, upah harian mereka harus tetap dibayar). Singkatnya, hanya dengan merapikan meja kerja (dan larangan menggunakan media sosial selama jam kerja ^_^), biaya konstruksi per unit rumah bisa ditekan hingga pernah mencapai belasan juta rupiah.

    Pertanyaannya saya adalah, apakah realistis bila hal semacam ini diadopsi secara nasional untuk menurunkam harga secara umum? Bila mungkin, bagaimana caranya?

    Sekian pertanyaan saya. Terima kasih atas perhatian dan tanggapan Mas Alvin.

    1. Saya ijin numpang tukar pikiran ya

      Menurut saya sangat mungkin karena pada dasarnya itu bagian dari efisiensi kerja. Dalam persamaan produktifitas pekerja terhadap gaji dan jam kerja, digunakan asumsi bahwa aspek-aspek diluar variabel tersebut sudah sempurna, istilahnya operation-chain dari mekanisme produksinya sudah baik dan tidak memberi pengaruh langsung terhadap hubungan antar variabel. Poin ini yang biasanya jadi perbedaan pandangan seorang manajer yang menghadapi kondisi langsung di lapangan dengan ekonom yang lakukan pemodelan atas peristiwa tertentu, karena pada dasarnya ekonom harus dan memang diharuskan menggunakan asumsi logis untuk membuat model dan persamaan agar bisa mencakup fenomena tertentu. Di sisi lain manajer akan melihat hal-hal yang dimodelkan tersebut dengan lebih detail sehingga mengurangi asumsi yang digunakan dan bisa melihat peluang/tantangan aktual dengan lebih akurat.

  3. Sebenarnya tuntutan nomor 4 tidak salah. Orang yang menuntut penurunan harga tersebut tidak pernah secara eksplisit menuntut penurunan harga secara terus menerus. Mingkin para pendemo itu hanya ingin terjadi satu kali penurunan harga akibat terberantasnya mafia.

    Dan penurunan harga satu kali karena pemberantasan mafia itu seharusnya bagus bagi ekonomi, karena dengan pemberantasan mafia, harga turun kembali ke nilai pasarnya. Seperti yang kita tahu, jika harga tidak sesuai dengan harga pasar, muncul inefisiensi dalam bentuk deadweight loss.

    Kesimpulannya, tuntutan tersebut tidak salah, karena para pendemo tsb tidak pernah menuntut penurunan harga secara terus menerus. Dan pemberantasan mafia/kartel memang bisa menurunkan harga (Jika mafia itu sebagai monopolis, ingat deadweight loss dari monopoli. Jika mafia tersebut dalam bentuk kartel, ingat kuliah tentang pembentukan harga oligopoli).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s