Menjual Kebencian

Analisis di balik seringnya orang menjual kebencian

Advertisements

Mengapa orang menebar kebencian?

Jawaban paling sederhana dari pertanyaan tersebut adalah karena hal negatif lebih menarik perhatian dibanding hal positif, atau disebut negativity bias (Baumeister, et. al., 2001Fiske, 1980; Kanouse, 1984). Dengan demikian, apabila seseorang dihadapkan pada, misalkan, pilihan A dan B, cara yang paling efektif agar orang memilih A adalah dengan memusatkan perhatian negatif pada B dibanding memusatkan perhatian positif pada A.

Jawaban yang lebih kompleks adalah bahwa secara evolusioner, merespons sesuatu yang berpotensi negatif merupakan strategi yang lebih baik dibanding merespons sesuatu yang berpotensi positif. Dalam konteks masyarakat berburu dan meramu, respons terhadap hal negatif merupakan sesuatu yang membedakan antara hidup dan mati; mengabaikan tanda kehadiran binatang buas (harimau, singa, dll) memiliki konsekuensi yang lebih serius (kematian) dibanding mengabaikan kehadiran hewan yang bisa dijadikan makanan (ayam, sapi, dll)

Kecenderungan untuk membenci orang yang terlihat asing bagi kita juga merupakan hasil dari evolusi; suku (tribes) yang asing bagi manusia purba (mari kita namakan X) berpotensi memiliki niat jahat, seperti mengambil makanan yang dikumpukan oleh X atau merebut wilayah berburu yang selama ini diduduki X. Waspada dan berseteru dengan suku asing merupakan strategi evolusi yang cocok bagi manusia purba. Sayangnya, perkembangan peradaban kita jauh lebih cepat dibanding kemampuan manusia untuk berevolusi; kita, manusia modern, masih memiliki respons terhadap stimuli yang tidak jauh berbeda dengan manusia purba.


Berbicara tentang kebencian, pada hari ini (4 November 2016), energi massa yang sangat besar dicurahkan sebagai bentuk kebencian terhadap aksi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang dianggap melecehkan Al-Quran. Terlepas dari apakah perkataan Ahok memang merupakan sebuah bentuk pelecehan Al-Quran (silakan nilai sendiri), salah satu hal yang kita sama-sama bisa setujui adalah bahwa terdapat pembentukan opini di masyarakat bahwa:

  1. Ahok menistakan Al-Quran
  2. Ahok harus dihukum
  3. Apabila Ahok tidak dihukum, maka hal ini merupakan perlindungan terhadap kejahatan (sic) Ahok dan masyarakat (sic) akan mengambil tindakan untuk menghukum Ahok

Mengapa saya berkata bahwa pembentukan opini oleh Gerakan Nasional Pendukung Fatwa MUI dan di akar rumput merupakan sebuah bentuk penebaran kebencian? Hipotesis saya tentang penebaran kebencian ini didasarkan pada tujuan akhir dari Aksi Damai 4 November, yaitu untuk “mengadili” Ahok.

Apabila dalam arti mengadili adalah bahwa Ahok perlu dihadapkan pada proses hukum yang berlaku, maka demonstrasi hari ini merupakan sesuatu yang tidak perlu, mengingat proses hukum atas Ahok sedang berlangsung. Akan tetapi, dilaksanakannya demonstrasi pada hari ini, yang meminta Ahok untuk dihukum, didasarkan pada premis bahwa Ahok bersalah, meskipun pertanyaan tentang apakah Ahok bersalah secara hukum belum dijawab.

Hal ini berarti demonstran mencoba untuk mengarahkan hasil dari proses hukum kepada suatu putusan tertentu. Ketika anda langsung menetapkan orang bersalah tanpa terlebih dahulu menimbang fakta yang ada, maka hampir pasti keputusan anda berangkat dari emosi dan praduga yang dimiliki terhadap sesuatu/seseorang. Dalam kasus ini, lompatan pada kesimpulan bahwa Ahok harus dihukum, terlepas dari fakta yang ada, kemungkinan besar berangkat dari kebencian terhadap Ahok dan ditujukan untuk memfokuskan perhatian negatif pada Ahok.

Apabila memang demonstrasi pada hari ini didasarkan pada kebencian terhadap Ahok, kita perlu menjawab pertanyaan selanjutnya, yang terkait pernyataan di atas: mengapa menebar kebencian terhadap Ahok?

Secara resmi, saya hanya bisa menjawab bahwa terdapat pasar untuk menjual hal-hal yang negatif tentang Ahok. Sebagai contoh, artikel Tribun News menyebutkan bahwa terdapat subsidi bagi demonstrasi 4 November sebesar Rp 100 milyar. Apabila kita mengambil ucapan pihak GNPF MUI sebagai mutlak benar, maka terdapat cukup banyak masyarakat Indonesia yang memiliki permintaan untuk memobilisasi massa dan menarik perhatian negatif terhadap Ahok.

Pertanyaan berikutnya: mengapa perlu menarik perhatian negatif terhadap Ahok melalui isu agama, dan pada titik tertentu, ras? Mengapa tidak memfokuskan perhatian negatif terhadap Ahok melalui isu kebijakan, yang jelas-jelas lebih memengaruhi warga Jakarta?

Isu kebijakan secara umum merupakan konsep yang bersifat abstrak dan cenderung lebih banyak menggunakan logika (mis. bauran moda transportasi, kebijakan terkait penggusuran, etc.). Menyerap isu terkait kebijakan memerlukan upaya untuk berpikir, yang secara umum bukan sesuatu yang dilakukan untuk kesenangan pribadi. Hal ini tidak banyak menarik perhatian orang, mengingat kegiatan kognitif yang dilakukan untuk sesuatu yang tidak menyenangkan cenderung membuat orang lelah.

Isu SARA, di lain pihak, dapat direspons oleh otak cukup spontan. Manusia cenderung cepat dalam mengasosiasikan sifat-sifat, terutama yang negatif, terhadap karakteristik pribadi, seperti SARA (Hamilton & Gifford, 1976). Karakteristik SARA secara evolusioner merupakan penanda kelompok kawan dan lawan yang baik, sehingga kita cenderung menganggap orang dengan agama atau ras yang berbeda sebagai pihak asing/lawan. Ditambah dengan kecenderungan manusia untuk bersikap awas terhadap pihak yang dianggap asing (q.v. supra), maka manusia secara umum sangat mudah untuk melekatkan stereotip negatif terhadap pihak yang dianggap asing (terutama minoritas) dan mudah digerakkan untuk melawan pihak asing (mengingat strategi evolusioner yang dominan adalah mengasosiasikan pihak asing dengan potensi dampak negatif).

Pasar untuk menebar kebencian berbasis SARA muncul dari eksploitasi sifat manusia yang secara umum lebih cepat merespons terhadap hal negatif, terutama yang berkaitan dengan agama dan ras. Dengan mengetahui sifat dasar manusia tersebut, kita tahu bahwa menghindarkan isu negatif terkait SARA sangat sulit tanpa adanya intervensi dari masing-masing pribadi. Satu-satunya cara yang efektif adalah dengan membiasakan masyarakat untuk senang berpikir kritis dan menggunakan logika dalam debat mengenai kebijakan publik (ingat bahwa mengisi TTS, Sudoku, atau bermain catur memerlukan kerja otak yang intensif, namun banyak orang tidak malas bermain hal-hal tersebut karena hal tersebut dianggap menyenangkan).

Sayangnya, pendidikan kita cenderung lebih menekankan penghafalan ayat-ayat agama atau tahun dimulainya perang dibanding dengan membiasakan budaya berpikir kritis

¯\_(ツ)_/¯