Memahami Pelemahan Rupiah (Secara Benar)

Penjelasan sederhana (namun panjang) mengenai pelemahan Rupiah, dan mengapa kita perlu waspada, namun tidak panik

Advertisements
(Revisi 25/8, 9.53: beberapa orang menganggap bahwa masalah reaksi berlebihan (a.k.a. lebay) pasar perlu diperjelas di artikel ini. Tambahan tulisan berwarna biru)
(Revisi 25/8, 21:13: memperjelas bahwa industri yang terkena cacat bawaan adalah industri yang diproteksi dari persaingan dengan produk luar negeri. Beberapa industri yang tidak diproteksi malah seringkali dihambat dengan penegakan hukum yang lemah dan regulasi yang berbelit)

Oke, jadi kemarin sore kurs Rupiah terhadap Dollar AS untuk pertama kalinya tutup di atas 14.000. Seperti biasa, banyak orang yang tidak mengerti dasar-dasar ilmu ekonomi mulai bicara seolah-olah tahu apa duduk perkara pelemahan Rupiah.

Pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita semua: mengapa bisa kurs Dollar AS (selanjutnya USD) terhadap Rupiah (selanjutnya IDR) mencapai 14.000? Salah siapakah sehingga Rupiah bisa loyo? Apa yang akan terjadi?

Dan seperti biasa, setelah kita bertanya-tanya, pemerintah menjadi pihak pertama yang langsung disalahkan atas pelemahan Rupiah (ada benarnya, namun tidak sepenuhnya benar). Kemudian reaksi berikutnya beragam: pesimis terhadap nasib ekonomi Indonesia, atau mulai menuduh pasar bebas, investor asing, bahkan mungkin orang Yahudi, Freemason, dan Illuminati. Lalu kemudian muncul reaksi anti-asing (asing aseng), atau reaksi lainnya yang jelas-jelas bertentangan dengan logika dasar ekonomi.

Dengan demikian, sebelum penulis mencoba menjelaskan lebih lanjut tentang pelemahan Rupiah, kita harus mengkritisi pemikiran dasar dari kebanyakan kita: bahwa Rupiah yang lebih kuat adalah selalu baik, dan Rupiah yang lebih lemah adalah selalu jelek. Apakah benar demikian? (Penulis akan bahas masalah ini belakangan, jadi baca dulu lebih lanjut :))


Bagian 1: Mengapa Rupiah Melemah
Bagian 2: Apakah Semua Akibat Faktor Luar Negeri?
Bagian 3: Apakah Pelemahan Rupiah Buruk? Bagaimana Masa Depan Indonesia?


Bagian 1: Mengapa Rupiah Melemah

Kita mulai narasi kita dengan melihat apa yang terjadi di luar batas negara Indonesia.

September ini, bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, akan menentukan tingkat suku bunga acuan untuk Dollar Amerika Serikat. Dengan semua petunjuk yang telah diberikan oleh Federal Reserve, kebanyakan pelaku pasar berpendapat bahwa tingkat suku bunga USD akan naik, dari 0% menjadi 0.25%. Karena suku bunga adalah harga dari uang, cara Federal Reserve untuk menaikkan harga uang tersebut adalah dengan menurunkan jumlah uang beredar (ingat, ketika penawaran suatu barang turun, maka harga barang akan naik). Apa akibatnya? Kalau jumlah USD yang beredar turun, namun jumlah mata uang yang lain (misalkan Rupiah, Ringgit, Rand, atau Reais) tetap, maka nilai USD akan meningkat (lagi-lagi, kalau penawaran suatu barang turun, harga akan naik).

Lalu mungkin kita bertanya-tanya, kok suku bunga Amerika Serikat naik bisa membuat semua orang heboh?

Itu semua karena Amerika Serikat adalah perekonomian terbesar di dunia. 20% dari seluruh barang dan jasa di dunia diproduksi di Amerika Serikat, dan USD adalah mata uang de facto perdagangan internasional. Bayangkan kalau misalkan kalau misalkan seekor gajah sedang mencoba masuk ke kolam renang yang kecil. Meskipun gajah tersebut masuk perlahan-lahan ke kolam renang, ombak yang diciptakan akan tetap besar. Begitu juga dengan Amerika Serikat.

Kemudian muncul China.

Kalau Amerika Serikat, sang perekonomian terbesar, adalah konsumen terbesar dunia (sejak dahulu menjadi buyer of the last resort), China kurang lebih adalah pabrik terbesar dunia. China membeli banyak barang mentah atau setengah jadi dari seluruh negara di dunia, dari Brazil hingga Rusia. Bayangkan kalau misalkan ekonomi China melambat, sehingga China mengurangi belanja barang mentah atau setengah jadi dari tiap negara, termasuk Indonesia. Perlambatan ekonomi China tentu akan menurunkan ekspor dari tiap-tiap negara di dunia, termasuk Indonesia.

Apa yang terjadi kalau ekspor melemah?

Perlu diketahui bahwa ekspor adalah salah satu sumber utama penerimaan mata uang asing, terutama USD. Jadi, ekspor dapat digunakan untuk mewakili supply (penawaran) USD di Indonesia. Kebalikannya, karena biaya impor dibayar dengan USD, maka impor dapat digunakan untuk mewakili permintaan USD. Kalau misalkan ekspor turun, maka penawaran USD akan turun, dan (lagi-lagi), harga USD akan naik.

Efek dari pelemahan ekonomi tersebut ditambah dengan kejutan tiba-tiba dari Beijing, yaitu pelemahan nilai Renminbi terhadap Dollar (walaupun tidak lebih dari 3%) secara tiba-tiba. Walaupun mungkin terkesan kecil, aksi ini memberi sinyal kepada pasar bahwa pelemahan ekonomi China ternyata jauh lebih serius dari yang kita duga selama ini.

Screen Shot 2015-08-24 at 11.09.34 PM

Analogi sederhana untuk menggambarkan kondisi saat ini di dunia adalah bahwa ada seekor gajah yang hendak masuk ke kolam kecil dengan pelan-pelan (Amerika Serikat) dan ada seekor gajah lain di tepi kolam yang pingsan dan jatuh ke kolam kecil yang sama (China). Ombaknya (efek negatif ke dunia) akan sangat sangat besar dan sangat tidak mengenakkan.

Butuh bukti bahwa pelemahan ini adalah fenomena global?

Screen Shot 2015-08-24 at 8.47.50 PM

Grafik di atas adalah pelemahan beberapa mata uang eksportir komoditas di dunia (Indonesia, Malaysia, Brazil, Kolombia, dan Rusia) selama sebulan terakhir. Grafik pelemahan Rupiah adalah yang berwarna oranye. Indonesia bahkan bukan yang paling buruk di antara hampir semua negara yang melemah terhadap USD.

Lalu kita mungkin bertanya: kan Federal Reserve baru akan beraksi di bulan September dan pelemahan ekonomi China belum terlihat secara nyata di data ekonomi, lalu mengapa sudah melemah?

Jawabannya adalah kebanyakan pelaku pasar sudah memiliki ekspektasi terlebih dahulu akan adanya pelemahan besar-besaran di seluruh dunia, dan mereka mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum China ataupun the Fed mengambil aksi. Kalau menunggu aksi China atau the Fed, pelaku pasar akan merugi sangat besar (siapa cepat, dia untung).

Tapi perlu disadari bahwa semua pelemahan yang terjadi karena China dan the Fed diperparah oleh pasar yang bereaksi berlebihan. Perlu anda ketahui bahwa para investor (bahkan yang profesional) di sektor keuangan sangat mirip dengan ABG yang labil dan lebay, yang suka bereaksi berlebihan ketika ada berita baik atau buruk muncul. Sebagai akibatnya, ketika rumor buruk mengenai China dan the Fed muncul, mereka menarik uang dari negara berkembang (mengurangi supply USD) secara besar-besaran, jauh lebih besar dari yang seharusnya bila mereka bersikap tenang. Jadi, jangan heran bahwa sentimen buruk apapun dapat membuat pasar gonjang ganjing seperti kemarin kalau anda tahu bahwa orang-orang yang ada di pasar kebanyakan labil dan lebay.


Bagian 2: Apakah Semua Akibat Faktor Luar Negeri?

Daritadi penulis hanya memaparkan faktor luar negeri, namun apakah tidak ada faktor dalam negeri yang menyebabkan Rupiah melemah?

Jawabannya sudah jelas tentu, namun mungkin tidak seperti yang kita bayangkan.

Kita bisa bagi faktor pelemahan dalam negeri dalam dua jenis: cacat bawaan dari pemerintahan sebelumnya, dan kesalahan yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi.

Cacat bawaan Indonesia merupakan faktor serius yang memperparah efek dari China dan Amerika Serikat. Tapi apa saja cacat bawaan Indonesia?

  1. Pola pembangunan dari zaman dahulu yang fokus ke industri ekstraktif, sehingga tergantung pada ekspor komoditas
    Pendeknya, kekayaan sumber daya alam Indonesia adalah kutukan Indonesia. Selama berpuluh-puluh tahun, pembangunan Indonesia sangat bertumpu pada sektor pertambangan atau tanaman perkebunan (minyak, batubara, kelapa sawit), yang juga menjadi tumpuan ekspor Indonesia. Tanpa perlu membangun infrastruktur yang efisien atau memberdayakan manusia Indonesia lewat pendidikan yang mampu bersaing di pasar internasional pun ekonomi Indonesia bisa tumbuh. Sebagai akibatnya, sektor yang memerlukan SDM yang kuat, seperti industri elektronik maupun industri-industri canggih (yang bernilai tambah tinggi dan tidak terlalu terpengaruh pelemahan China), tidak bisa berkembang.
  2. Industri yang terlalu dimanja pemerintah dan kurang berdaya saing, sehingga makin tergantung pada ekspor komoditas
    Kalau kita melihat pola industri di Indonesia, bahkan setelah 70 tahun merdeka, masih banyak industri yang ingin dilindungi pemerintah dari persaingan dengan produk luar negeri. Anda mungkin menganggap hal itu perlu, tapi tidakkah anda curiga ketika berbagai industri, dari pertanian hingga manufaktur, terus menerus minta dilindungi dari persaingan dengan alasan belum mampu bersaing? Seharusnya kalau memang alasannya demikian, akan datang saatnya ketika industri sudah maju dan bisa dibiarkan bersaing di kancah internasional. Namun sayangnya, kecenderungan industri ketika diproteksi adalah bahwa industri tersebut mampu meraih keuntungan tanpa melakukan inovasi atau melakukan efisiensi, sehingga kalau dilepas, memang tidak akan mampu bersaing. Jadi, perlindungan dari persaingan asing malah hanya membuat industri dalam negeri tidak efisien

Anda bisa bayangkan cacat bawaan Indonesia, yaitu industri yang diproteksi dari persaingan dengan pihak asing. mirip seperti anak orang kaya yang manja dan tidak pernah dipaksa untuk belajar atau bekerja (karena toh sudah kaya, buat apa belajar/bekerja). Ketika sudah besar, anak tersebut tidak mampu bersaing dengan anak orang-orang biasa yang belajar dan bekerja keras, sehingga minta perlindungan dari orangtua yang kaya. Apakah pada akhirnya anak ini bisa bertahan? Jawabannya hampir pasti tidak.

Jadi, selama Indonesia bergantung pada ekspor komoditas (terutama ke China), jangan heran kalau pelemahan ekonomi China (yang mengurangi permintaan komoditas ekspor Indonesia) bisa melemahkan Rupiah dan ekonomi Indonesia.

Tapi jangan lupa bahwa ada juga cacat yang merupakan akibat pemerintahan Jokowi. Apa saja?

Pemerintah Jokowi, yang diharapkan mampu membawa reformasi pada tata kelola ekonomi Indonesia, ternyata tidak mau mengambil keputusan yang sulit. Sebagai contoh, setelah mencabut subsidi, ketika harga minyak naik mulai bulan Maret 2015, pemerintahan Jokowi memaksa Pertamina untuk menanggung kerugian dari menjual Pertamina di harga Rp 7.400/liter. Tidak hanya itu, pemerintah juga mulai mengintervensi mekanisme pasar yang tidak pernah dilakukan pemerintah sebelumnya, seperti memaksa Jasa Marga menurunkan tarif tol saat periode Idul Fitri, atau secara tiba-tiba memotong kuota impor sapi secara drastis.

Anda mungkin heran mengapa hal-hal tersebut dapat menyebabkan Rupiah melemah, tapi anda bisa lebih mengerti kalau anda berada di posisi investor asing (yang membawa dollar ke Indonesia).

Adanya intervensi oleh pemerintah bisa mengacaukan hitungan untung rugi seorang investor secara signifikan. Sebagai contoh, kalau misalkan investor jalan tol bisa untung di tarif Rp. 5.000, tetapi investor tahu bahwa ia bisa dipaksa pemerintah untuk menurunkan harga ke Rp. 3.000, ini adalah sebuah risiko bagi investor tersebut. Dan walaupun anda bukan investor jalan tol, importir sapi, atau pengusaha minyak, kenyataan bahwa pemerintah bisa dengan sesuka hati menaikkan atau menurunkan harga di luar harga keekonomian akan menambah risiko anda. Belum lagi kalau pemerintah mulai menunjukkan sentimen anti-asing, investasi anda (sebagai investor asing) bisa lenyap karena kebijakan pemerintah di masa depan bisa menjadi tidak bersahabat dengan investor asing.

Hal-hal tersebut adalah peningkatan risiko berinvestasi di Indonesia. Tambahkan hal itu dengan gonjang-ganjing politik yang tidak perlu (misalkan selisih pendapat antara Rizal Ramli, Rini Soemarno, dan Jusuf Kalla), maka risiko yang harus anda tanggung menjadi sedemikian besar. Buat apa anda investasi di Indonesia kalau risiko rugi anda sedemikian besar? Lebih baik anda taruh dollar anda di Filipina, Vietnam, atau Ethiopia.

Lagi-lagi, ketakutan untuk berinvestasi di Indonesia makin mengurangi supply USD di dalam negeri dan makin menekan Rupiah.


Bagian 3: Apakah Pelemahan Rupiah Buruk? Bagaimana Masa Depan Indonesia?

Seperti halnya segala sesuatu di dunia, pelemahan Rupiah dapat dibagi menjadi pelemahan Rupiah yang baik serta pelemahan Rupiah yang buruk.

Secara teori, pelemahan Rupiah dapat memperbaiki kinerja ekspor serta menurunkan impor. Bila demikian adanya, pelemahan Rupiah dapat menjadi sesuatu yang baik, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan beberapa negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa pasca-2008 berlomba melemahkan mata uang agar bisa mendorong pertumbuhan.

Namun kalau kita melihat data, maka kita bisa lihat bahwa ekspor dan impor Indonesia sama-sama turun seiring dengan pelemahan Rupiah, walaupun pelemahan impor jauh lebih tajam sehingga kondisi neraca transaksi berjalan lebih baik (ditunjukkan dengan selisih antara ekspor dan impor yang menjadi positif). Mengapa pelemahan Rupiah tidak meningkatkan ekspor, yang akhirnya mendorong pertumbuhan dan menstabilkan  Rupiah?

Lagi-lagi, jangan lupa bahwa komoditas ekspor unggulan Indonesia bukanlah barang yang relatif imun dengan pelemahan ekonomi di China dan dunia, seperti semikonduktor, komputer, komponen kendaraan bermotor, atau industri manufaktur (semuanya tidak terlalu tergantung kepada China karena permintaan di negara-negara lain tetap besar). Harga dan jumlah ekspor unggulan Indonesia, yaitu batubara dan kelapa sawit, sangat tergantung kepada China. Hal ini menyebabkan pelemahan Rupiah tidak terlalu banyak berdampak positif terhadap ekspor.

Lagipula, jangan lupa bahwa sekitar >90% impor Indonesia adalah bahan baku dan barang modal, yang juga digunakan oleh industri manufaktur untuk membuat komoditas yang selanjutnya akan diekspor (bagian dari global supply chain). Kenaikan harga barang baku (yang diimpor) akibat USD yang naik akan membuat kenaikan daya saing (yang seharusnya meningkat) menjadi tidak seberapa. Kombinasi penurunan permintaan komoditas ekspor Indonesia dan bahwa kita butuh impor bahan baku untuk bisa melakukan ekspor membuat pelemahan USD berpotensi melemahkan ekspor lebih lanjut dan mendorong perlambatan ekonomi.

Sebagai akibatnya, mungkin Indonesia akan mengalami perlambatan ekonomi yang cukup serius hingga 2016 atau bahkan 2017. Namun kalian yang berharap bahwa krisis 1997/1998 akan terulang sangat mungkin akan kecewa. Mengapa?

Pertama, Rupiah sudah bergerak bebas. Efek dari pergerakan bebas Rupiah adalah bahwa pelaku usaha mengetahui bahwa ada risiko nilai tukar yang bisa merugikan bisnis mereka, dan mengambil langkah antisipasi sejak dini. Bank serta perusahaan-perusahaan, walaupun masih banyak berhutang dalam USD, menjadi lebih cerdas dan sudah melindungi diri dengan FX swap sejak dini. Jelas bahwa akan muncul gelombang gagal bayar, namun tidak akan memiliki dampak sebesar 1998.

Kedua, tata kelola bank saat ini lebih baik dibanding 1998. Pada tahun 1998, banyak bank merupakan anggota dari sebuah konglomerasi bisnis, serta sering disalahgunakan sebagai sumber pendanaan murah bagi kegiatan anggota dari grup bisnis tersebut tanpa memikirkan risiko usaha. Walaupun standar penyaluran kredit masih bisa diperbaiki, anda harus mengakui bahwa krisis 1998 memberi banyak pelajaran berharga bagi para bank untuk makin hati-hati dalam meminjamkan uang.

Ketiga, tata kelola belanja pemerintah sudah lebih baik dibanding 1998. Pemerintah sudah menerapkan batas defisit anggaran pada 3% PDB setelah krisis 1998, sehingga risiko gagal bayar masih sangat rendah. Lagipula, pemerintah saat ini lebih banyak membiayai belanjanya dari penerimaan pajak (terutama pajak pendapatan) serta penerbitan surat berharga di dalam negeri, yang lebih aman dibandingkan penerimaan royalti tambang atau pinjaman bilateral luar negeri seperti di zaman sebelum krisis 1998

Anda yang memerhatikan pergerakan nilai tukar akan sadar bahwa Rupiah sebenarnya telah melemah dari posisi tertinggi selama 10 tahun terakhir, yaitu di kisaran Rp 8.500 pada sekitar tahun 2011 hingga ke Rp 14.000 pada hari ini. Skala pelemahan yang sama (pelemahan 40%) sebetulnya tidak jauh berbeda dengan kondisi 1998, di mana Rupiah melemah dari posisi sebelum kerusuhan Mei 1998 (di atas Rp. 8.000) hingga ke titik nadir, yaitu Rp. 16.000 (dalam kurang dari 3 bulan). Kenyataan bahwa anda mungkin baru sadar hari ini bahwa Rupiah telah melemah hampir 40% dalam 4 tahun, serta pertumbuhan yang masih positif (walaupun melemah), menunjukkan bahwa hal yang paling menentukan efek dari pelemahan nilai tukar bukanlah nilai absolut pelemahan, namun seberapa cepat sebuah mata uang melemah.

Sebagai penutup, kita harus ingat bahwa pelemahan Rupiah kali ini adalah pelemahan yang serius dan berpotensi berdampak buruk bagi perekonomian. Namun demikian, kalau kita tidak tahu apa yang menyebabkan Rupiah melemah dan langsung loncat ke dalam aksi saling tuduh, kita sama sekali tidak membantu memulihkan kondisi perekonomian.

Kita harus bersiap menghadapi pelemahan, namun jangan lupa bahwa pelemahan kali ini mungkin merupakan sebuah peringatan yang “halus” bagi Indonesia untuk tidak terlena dengan kekayaan sumber daya alam (yang ternyata bisa jadi kutukan) dan mulai mengalihkan fokus, di jangka panjang, pada sektor yang bernilai tambah lebih tinggi (yang memerlukan manusia berkualitas) dan tidak terlalu terpengaruh krisis.

Semoga keadaan buruk seperti ini bisa membawa kebijakan dan respons yang baik. Semoga.


Catatan:

Beberapa pembaca mungkin akan memprotes penulis karena terlalu menyederhanakan banyak aspek dalam penjelasan mengenai pelemahan Rupiah. Pertama, tidak ada penjelasan mengenai exchange rate overshooting. Berikutnya, tidak ada penjelasan mengenai pelemahan nilai tukar sebagai self-fulfilling prophecy, yang merupakan corollary dari herd behaviour (ya, pasar tidak selalu rasional) para investor saat ini bersentimen sangat negatif terhadap semua kelas aset di negara berkembang. Kemudian, tidak ada penjelasan bahwa hubungan terbalik antara nilai tukar dan net export hanya akan terwujud apabila perekonomian tersebut memenuhi Marshall-Lerner condition. Atau ketiadaan penjelasan mengenai aksi China yang menimbulkan currency war atau kebingungan mengenai kebijakan ekonomi China. Penyederhanaan juga dilakukan untuk menggambarkan hubungan antara kebijakan moneter eksternal serta peningkatan risiko internal terhadap real exchange rate; model yang benar seharusnya menggunakan model Mundell-Fleming. Lalu mengapa penulis tetap menggunakan penjalasan yang terlalu sederhana?

Memang penjelasan penulis tidak seakurat yang seharusnya, tapi mengingat bahwa artikel ini ditujukan untuk pembaca awam, sangat penting untuk menyederhanakan penjelasan sedemikian hingga pembaca tanpa latar belakang ekonomi dapat mengerti.

Mengapa Harga Tidak Turun (Sesat Pikir Aksi 20 Maret 2015)

Menyigi tuntutan dalam aksi 20 Maret 2015

[Sebelum membaca lebih lanjut, pembaca yang budiman perlu mengingat bahwa penulis adalah orang yang sangat tidak tertarik pada muatan-muatan politik dan hanya tertarik membedakan fakta dari fantasi]

(Update 20/3, 21.21: terdapat beberapa kata yang kurang lengkap dan harus ditambahkan)
(Update 20/3, 23:46: terdapat kesalahan penulisan pada paragraf {Tuntutan nomor (4)….}, premis kedua menyebabkan premis pertama, seharusnya premis pertama menyebabkan premis kedua)
(Update 21/3, 09:49: mengganti frase “reformasi birokrasi” menjadi “pemberantasan mafia”, karena pengertian yang pertama terlalu sempit, serta memperjelas bagian proof by contradiction)

Ada banyak alasan untuk tidak datang dalam aksi 20 Maret yang diselenggarakan oleh para kawan-kawan mahasiswa aktivis. Pertama, seperti layaknya aksi pada umumnya yang diselenggarakan di ruang terbuka selama berjam-jam di siang hari, aksi 20 Maret dapat menyebabkan kenaikan risiko kanker kulit. Mungkin bisa diatasi dengan penggunaan krim tabir surya, namun mengoleskan tabir surya di tengah aksi akan terkesan sangat aneh. Berikutnya, cuaca akhir-akhir ini sangat panas dan akan sangat sulit untuk pergi ke Starbucks terdekat untuk membeli Frapuccino® saat melakukan aksi. Ketiga, pergi dan pulang ke pusat kota akan sangat macet dan menghambur-hamburkan bensin yang kini tidak disubsidi lagi oleh negara.

Oke, mungkin penulis terkesan seperti a**hole, namun penulis percaya bahwa apabila sebuah panggilan aksi didasarkan pada sesuatu yang penting dan mendesak, kita para calon elit-elit bangsa yang masih memiliki idealisme dapat mengatasi ketidaknyamanan à la kelas menengah ngehe seperti yang disebutkan di atas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Namun apakah tuntutan-tuntutan dalam aksi 20 Maret 2015 adalah penting dan mendesak? Mari kita kaji…

Ada 4 tuntutan yang diserukan dalam aksi 20 Maret 2015, yaitu:

1. Perkuat KPK sebagai Lembaga Pembawa Gerbang Rezim Anti-Korupsi
2. Reformasi POLRI demi Terwujudnya Kepolisian yang Bebas KKN
3. Bersihkan Demokrasi dari Oligarki
4. Turunkan Harga dengan Memberantas Mafia

Penulis tidak akan membahas tuntutan nomor (1), (2), dan (3) karena penulis mengetahui batasan pengetahuan sendiri. Namun demikian, penulis sangat terganggu dengan tuntutan nomor (4) yang menyuarakan penurunan harga dengan pemberantasan mafia.

Really, people?

Tuntutan nomor (4) bisa diubah menjadi kalimat berikut: jika kita memberantas mafia, maka kita dapat menurunkan harga. Ada dua premis dalam tuntutan nomor (4); premis pertama adalah memberantas mafia (premis X) dan premis kedua adalah menurunkan harga (premis Y). Menurut logika berpikir para kawan-kawan aktivis, premis pertama menyebabkan premis kedua, atau dalam bahasa logika formal: jika X maka Y (X → Y). Dengan demikian, kita bisa melakukan proof by contradiction untuk membuktikan kesahihan logika berpikir kawan-kawan aktivis 20 Maret.

Premis I: …..dengan memberantas mafia (terdapat cara untuk memberantas mafia)

Pertama, kita perlu meluruskan pengertian mafia dalam kasus ini. Terdapat pergeseran makna ketika mafia diserap dari bahasa aslinya ke bahasa Inggris lalu ke bahasa Indonesia. Dalam bahasa aslinya (Italia dengan dialek Sisilia), mafia diserap dari bahasa Arab untuk menyombongkan diri (bragging). Mafia kemudian digunakan sebagai julukan bagi sindikat penjahat keturunan Italia-Amerika yang terorganisasi. Dalam konteks Indonesia, mafia digunakan sebagai kata yang melingkupi semua jenis kegiatan pihak-pihak (biasanya elit-elit swasta atau pemerintahan) yang terorganisasi dan merugikan rakyat banyak (biasanya lewat korupsi atau kegiatan memburu rente). Kita tertarik untuk melihat apakah premis pertama, yaitu terdapat mekanisme bagi masyarakat madani untuk memberantas mafia, adalah benar. Secara singkat, ya, terdapat mekanisme untuk memberantas mafia di Indonesia dalam bentuk apapun. Terdapat kasus paling menonjol dalam rekayasa sosial menuju pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu Singapura di era Lee Kuan Yew. Singkatnya, premis I adalah benar.

Premis II: Kita menurunkan harga…. (terdapat cara untuk menurunkan tingkat harga umum)

Konsekuensi dari premis menurunkan harga adalah bahwa kita ingin menciptakan deflasi (atau anti-inflasi). Apakah deflasi mungkin terjadi di Indonesia dengan kondisi yang ada sekarang? Dalam teori ekonomi, terdapat dua cara untuk menurunkan tingkat harga secara umum, yaitu menurunkan belanja di seluruh Indonesia atau meningkatkan produksi semua pelaku usaha di Indonesia.

Mungkinkah kita menurunkan belanja seluruh Indonesia? Bila ya, apa dampaknya?

Terdapat tiga jenis belanja yang bisa dikurangi, yaitu belanja konsumsi, belanja modal, dan belanja pemerintah. Apabila kita mengurangi belanja konsumsi (bisa dengan menaikkan pajak atau meningkatkan bunga pinjaman), maka harga bisa turun, namun berkurangnya konsumsi masyarakat akan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Sangat tidak mungkin kesejahteraan seorang buruh meningkat apabila ia harus mengurangi makannya dari 3x sehari menjadi 2x sehari. Apabila kita mengurangi belanja modal (dengan menaikkan bunga pinjaman), maka perusahaan tidak bisa menambah dan mengganti pabrik, mesin, truk, alat berat, atau melakukan pelatihan karyawan dan penelitian/pengembangan. Hasil akhirnya? Jumlah produksi barang di masa depan akan turun, yang akan menggagalkan rencana anda untuk menurunkan harga (belanja turun, produksi turun = harga sama saja).

Apabila kita mengurangi belanja pemerintah, maka dampaknya akan sama luasnya. Kita tidak dapat membangun pelabuhan, bandara, jalan, atau rel KA, memperbaharui alutsista, menambah jumlah guru, mendanai pelestarian budaya, mendanai fungsi KPK, dst. Khusus belanja infrastruktur, pengurangan belanja pada pos ini akan membuat peningkatan kapasitas produksi secara signifikan di Indonesia menjadi mustahil. Kesejahteraan masyarakat dan produktivitas perusahaan akan turun bersama turunnya belanja pemerintah.

…….harga hampir tidak mungkin turun, kecuali apabila kita ingin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan turun.

Kalau menurunkan belanja terkesan tidak mungkin (atau tidak mungkin relatif terhadap tujuan utama kita yaitu menyejahterakan rakyat), bisakah kita menaikkan produksi dan menurunkan harga?

Okay, pertama, bila kita ingin menaikkan produksi, kita biasanya melakukan kombinasi dari: (1) mempekerjakan lebih banyak pekerja dan (2) menambah jumlah mesin, pabrik, alat berat, dst. Namun, bila kita menambah permintaan terhadap pekerja dan jumlah mesin, maka tingkat upah dan harga mesin akan ikut naik, sehingga ujung-ujungnya, wirausahawan (yang keuntungannya sudah setipis silet) harus menaikkan harga di tingkat pembeli. (Lagipula, dengan menambah jumlah pekerja yang anda gaji dan meningkatkan belanja modal, anda akan secara efektif menaikkan belanja total dan mendorong naiknya tingkat harga).

Atau skenario kedua untuk menaikkan produksi, kita memaksa para pekerja untuk bekerja lebih lama (sehingga jumlah produksi meningkat) tanpa membayar tambahan upah. Secara efektif, ini sama saja dengan menurunkan tingkat upah nominal para pekerja. Kemungkinan besar anda sebagai pemerintah tidak mungkin segila itu untuk menyiksa rakyat anda untuk bekerja lebih lama, dan kalaupun anda tega, rakyat anda akan balik melawan. Dalam ekonomi, kemustahilan pekerja untuk menerima penurunan upah disebut dengan kekakuan harga (nominal rigidity). Apabila pembaca tidak mengharapkan gaji pembaca turun, maka jangan mengharapkan harga-harga ikut turun.

Kesimpulannya, premis II, mengingat tujuan kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum , maka nilainya adalah salah.

Berikutnya, mari kita melihat hubungan sebab akibat dari premis I dan II. Sebetulnya, tidak ada hipotesis yang secara logis membenarkan hubungan antara pemberantasan mafia dan penurunan harga seperti dimaksud dalam tuntutan, terutama di jangka panjang. Asumsikan bahwa tuntutan nomor (4) bernilai benar, di mana pemberantasan mafia memang menurunkan harga. Bisa saja terjadi penurunan harga apabila struktur hampir seluruh pasar barang dan jasa adalah oligopoli yang mengarah ke kartel.

Namun sebenarnya, mengingat bahwa struktur pasar kebanyakan barang dan jasa adalah kompetitif, maka efek dari pemberantasan mafia terhadap harga akan sangat terbatas dan hanya terjadi satu kali saja, bukan berkelanjutan. Lagipula di jangka panjang, apabila pemberantasan mafia berhasil, hal tersebut akan memperbaiki persepsi masyarakat dan pengusaha terhadap iklim usaha di Indonesia. Akibatnya, mereka akan menambah belanja konsumsi dan modal (investasi) lebih banyak lagi, yang akan menaikkan tingkat harga, dan membuat tuntutan nomor (4) menjadi kontradiktif apabila benar. Maka, tuntutan nomor (4), seberapapun persuasif narasinya, bernilai salah.

Maka, mengingat bahwa truth value dari sebuah pernyataan (X → Y), di mana X bernilai benar dan Y bernilai salah, adalah salah, dan tidak adanya dasar teori ekonomi yang mendukung pernyataan tersebut, maka keseluruhan tuntutan nomor (4) menjadi tidak logis mengingat bahwa kenaikan harga di dalam perekonomian yang bertumbuh cepat seperti Indonesia adalah sebuah keniscayaan, dan hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menjaga inflasi di level yang rendah. Lagipula, hal yang tidak disadari oleh para kawan-kawan aktivis adalah bahwa data menunjukkan bahwa inflasi selama beberapa tahun terakhir sudah berada di tingkat yang paling rendah dan terkendali sepanjang sejarah. Bahkan dengan memasukkan data pencilan tahun 1997, tren inflasi cenderung negatif (terlihat dari persamaan regresi pada gambar)

Screen Shot 2015-03-20 at 8.17.36 PM

Hal ini bukan berarti bahwa pemberantasan mafia tidak perlu, namun pemberantasan mafia dan penurunan tingkat harga merupakan hal yang tidak berhubungan. Kita telah mengetahui bahwa harga hampir tidak mungkin turun, kecuali apabila kita ingin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan turun. Menuntut boleh, tapi sebelum menuntut, ada baiknya memeriksa apakah tuntutannya logis atau tidak. Apa bedanya menjadi mahasiswa dengan tidak menjadi mahasiswa kalau tidak bisa memeriksa kembali jalan pikirnya?

Uang adalah akar dari kebahagiaan (atau begitulah kata BPS)

Lebih banyak uang, secara statistik, membuat kita lebih bahagia

Those who think money can’t buy happiness just don’t know where to shop

Terlepas dari apakah orang kaya lebih susah masuk surga dibanding unta masuk lubang jarum, BPS baru-baru ini menerbitkan data statistik yang menyiratkan bahwa orang yang semakin kaya akan semakin bahagia. Apabila anda orang kaya, berbahagialah, sebab walaupun anda belum tentu masuk surga, anda pasti lebih bahagia dibanding tetangga anda. (Bahkan anda tidak perlu repot-repot memusingkan masuk surga apabila anda termasuk golongan orang yang kurang percaya pada hal-hal seperti surga dan neraka)

Atau setidaknya itulah yang bisa kita tafsirkan dari data statistik kebahagiaan BPS. Bagi yang belum tahu, BPS mengeluarkan survei tentang kebahagiaan subyektif, dengan harapan bahwa statistik ini dapat menangkap perbedaan kebahagiaan yang subyektif.

Secara umum, BPS menunjukkan bahwa seluruh kelas masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali lebih bahagia di tahun 2014 dibanding di tahun 2013. Namun, seperti segala sesuatu yang ada di bawah langit, tetap terjadi ketidakadilan dalam persebaran kebahagiaan di antara penduduk-penduduk di Indonesia. Kesimpulan penting yang kita dapatkan dari statistik kebahagiaan adalah:

Semakin kaya seseorang, semakin bahagialah ia (?)

BPS melansir bahwa rumah tangga yang berpendapatan di atas Rp 7.200.000/bulan mencatatkan indeks kebahagiaan sebesar 76,34, sedangkan rumah tangga yang berpendapatan di bawah Rp 1.800.000/bulan hanya mencatatkan indeks kebahagiaan sebesar 64,58. Secara singkat, kita bisa menyimpulkan bahwa komponen signifikan dari kebahagiaan sangat memerlukan uang. Ibu anda tidak salah ketika berkata, “bisa makan (dan bahagia dengan cara) apa cuma pake cinta?”

Screen Shot 2015-02-06 at 10.58.24 PM

Hal menarik dari statistik ini adalah bahwa indeks kebahagiaan menunjukkan pola yang akan langsung familiar di telinga pelajar ekonomi: diminishing marginal return. Setiap tambahan rupiah akan memberikan tambahan kebahagiaan yang semakin sedikit. Artinya, untuk mendapatkan kebahagiaan sebesar dua kali lipat, anda mungkin membutuhkan tambahan pendapatan sebesar empat kali lipat. Atau delapan kali lipat. Atau seratus kali lipat. Sama seperti makan makanan enak, porsi pertama akan selalu lebih nikmat dari porsi kedua, dan porsi kedua akan masih lebih nikmat dari porsi kesepuluh (porsi di mana anda mungkin sudah akan mencret-mencret).

Lagipula, apabila anda memiliki pendapatan yang luar biasa tinggi, kebahagiaan anda mungkin tidak lagi meningkat signifikan dengan tambahan pendapatan yang signifikan. Apabila semua hal-hal lainnya dianggap sama, mungkin saja Agus Martowardojo (Gubernur Bank Indonesia, mantan Presdir Bank Mandiri) akan sama bahagianya dengan James Riady (anggota keluarga pemilik Lippo Group), yang pada akhirnya mungkin akan sama bahagianya dengan Bill Gates (orang terkaya di dunia). Bagi orang yang sudah merasa memiliki pendapatan dan harta yang banyak, pencapaian-pencapaian hiduplah (seperti menjadi seseorang yang bermakna dan berguna di masyarakat) yang akan menjadi kunci penentu kebahagiaan. Abraham Maslow secara gamblang menjelaskan kenyataan ini lewat teorinya, yaitu hierarchy of needs.

Secara singkat, Maslow berkata bahwa orang-orang memiliki beberapa tingkatan kebutuhan yang berbeda-beda dalam hidupnya. Pada tingkat paling dasar, manusia berusaha untuk bertahan hidup dalam artian fisik, yaitu dengan makan, minum, berlindung, dan bereproduksi. Banyak penduduk di Afrika dan sebagian di Indonesia masih kesusahan memenuhi kebutuhan pada tingkat ini. Apabila kebutuhan fisik sudah terpenuhi, maka manusia mencoba mencari keamanan. Salah satu alasan utama banyak pekerja lebih suka menjadi buruh di PT atau PNS golongan awal daripada bertani adalah karena dua pekerjaan pertama menawarkan keamanan dari sisi gaji dan dari sisi kesehatan. Ketika dua aspek pertama, yaitu kebutuhan fisik dan keamanan sudah terpenuhi, maka manusia akan membutuhkan rasa memiliki dan dicintai (love and belonging).

Para manusia-manusia Indonesia yang telah berpendapatan di atas Rp 7.200.000 per bulan, yakni para kelas menengah ngehe, memiliki kebutuhan tambahan di samping tiga kebutuhan tadi, yaitu rasa dihargai (esteem). Apabila bingung, kebutuhan ini bisa juga disebut kebutuhan akan gengsi walaupun mungkin tidak terlalu tepat. Orang mencoba mencari kebahagiaan dengan melakukan hal-hal yang dapat menunjukkan keunggulan status sosial mereka. Mungkin rasa dihargai bisa diraih dengan mobil baru, rumah baru, iPhone baru, walaupun jangan sampai dengan suami/istri baru. Apapun barangnya, para kelas menengah profesional ini, yang sangat diuntungkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, menjadi makin mampu memenuhi kebutuhan akan rasa dihargai. Atau gengsi. Whatever.

Bagi yang pendapatannya sudah jauh sekali di atas batas BPS di kisaran Rp 7.200.000 per bulan, mereka mungkin mulai terbiasa dihargai dan sudah jelas sering makan enak, sehingga mereka ingin merasa benar-benar berguna. Aktualisasi diri dalam bahasa kerennya. Mereka mencoba memaksimalkan potensi dalam diri mereka karena, jujur saja, mereka sudah memenuhi kebutuhan lainnya. Dan anda bisa menebak bahwa orang yang sudah bisa mengaktualisasi dirinya sangat mungkin jauh lebih bahagia dibanding mereka yang tidak tahu mau makan apa besok.

Jadi mungkin, pendekatan ekonom yang cukup hedonik (segala sesuatu diukur dan ditaksir dengan uang), cukup mendekati kenyataan. Orang yang berpendapatan makin tinggi memang makin bahagia. Not bad, econ theories.


Disclaimer:

jelas bahwa hal ini tidak berlaku bagi setiap orang. Beberapa orang yang memang secara sukarela memilih gaya hidup sederhana, seperti para biarawan/biarawati, biksu, atau bahkan orang-orang biasa, mungkin memiliki hidup yang lebih bahagia dan lebih bermakna dibanding orang-orang yang lebih kaya. Orang-orang ini bisa menjadi bahagia karena mereka tidak membiarkan diri mereka mengejar harta dan membentuk pola pikir yang tidak mengasosiakan harta dengan kebahagiaan. Namun, lagi-lagi, kebanyakan orang sepertinya lebih tertarik mengejar kekayaan dan kenyamanan dibandingkan mengambil kaul kemiskinan, sehingga artikel ini, serta statistik kebahagiaan BPS, secara umum tuetap benar.

Ada Apa Dengan (harga) Minyak?

Kenaikan harga BBM November kemarin adalah akibat pencabutan subsidi. Penurunan kali ini bukanlah sikap pemerintah yang menjilat ludah mereka, namun karena dinamika pasar minyak dunia

(Update: Penulis menambahkan cerita mengenai supply minyak OPEC dan Russia. Penulis mengakui bahwa drama harga minyak mentah dunia jauh lebih kompleks dari yang diceritakan di bawah ini, namun pemaparan ini cukup mendekati kenyataan)

Bagi yang mengikuti berita terkini, mungkin kalian akan heran dengan kebijakan pemerintah terkait harga BBM jenis Premium.

“Udah naik jadi Rp 8.500/l lah sekarang turun lagi ke kisaran awal (Rp 6.600/l). Kok plin-plan?”

Sebelum (seperti biasa) menyalahkan pemerintah, mungkin ada baiknya kalian mengetahui dulu alasan di balik naik turunnya harga minyak, dan mengapa pergerakan harga minyak yang naik turun lebih baik daripada kebijakan subsidi seperti yang dijalankan pemerintahan sebelumnya.

Pump, baby, pump! (Courtesy of Lionel Allorge)

Bagi yang ga sabaran silakan lihat jawabannya di bagian Ini Inti Jawaban Pertanyaan Paling Awal: di paling bawah

(Disclaimer: Penulis tidak pro- atau anti-pemerintah. Penulis hanya mencoba melihat dari sudut pandang yang ilmiah)


Untuk mengetahui bagaimana kebijakan terkait harga minyak diambil, ada baiknya kalian mencoba melihat kebijakan ini dari kacamata pengambil kebijakan, terutama pada saat mereka mencoba untuk menaikkan harga minyak dari Rp 6.500/l menjadi Rp 8.500/l akhir tahun lalu. Mungkin kira-kira bakal kayak gini:

MENTERI KEUANGAN (c. October-November 2014):

“Hmmm…kalau harga minyak tetep segini ($90-110/barel), subsidi bakal terus bengkak, apalagi yang beli mobil dan motor makin banyak. Bayangin, subsidi 2015 aja Rp 414,7 triliun! BBM sendiri harus disubsidi Rp 276 triliun! Masak harus ngutang Rp 245 triliun tahun depan? Bunga naik, bayar utangnya naik. Huuftt…..”

GUBERNUR BANK INDONESIA (c. October-November 2014):

“Wah ga bener nih, gara-gara harganya disubsidi, yang beli BBM lebih banyak dari yang seharusnya. Padahal BBM kan harus import. Tambah lagi negara tujuan ekspor lagi lesu, neraca (transaksi berjalan) defisit! Kalau ga intervensi, Rupiah bisa melemah, inflasi naik! Makin gede aja nih beban gue buat jaga Rupiah…”

MENTERI PERDAGANGAN (c. October-November 2014):

“Yasalam, defisit lagi neraca transaksi berjalan. Mana penyumbang terbesar komponen impor itu dari impor minyak lagi. Tapi ya gimana, konsumsi dalam negeri besar, produksi emang udah mentok segitu. Kalau tutup impor minyak nanti bisa mobil mogok nasional dan pemadaman bergilir cuma biar neraca transaksi berjalan membaik, apa kata dunia?”

JOKOWI (c. October-November 2014):

“Weleh, udah keburu janji bakal perbaiki infrastruktur, udah keburu tebar pesona bakal langsung kerja, tapi ga ada uang! Kalau mau perbaiki infrastruktur dengan tambah utang, nanti defisit bakal >3% GDP, padahal mah aturannya ga boleh. Paling bener sih potong subsidi, kasih ke pos lain. Tapi……..bodo amat ah, potong aja subsidi…”

Jelas bahwa menteri-menteri dan petinggi bangsa kita tidak berpikir dengan bahasa yang sangat (ahem..) sehari-hari seperti di atas. Logika ekonominya pun lebih kompleks dibanding di atas. Namun marilah kita tidak masuk pada ranah teknis ekonomi (yang mungkin akan membuat mual pemirsa sekalian yang tidak terbiasa dengan matematika atau benci matematika) dan lebih mengarah pada pertanyaan yang mudah namun substantif:

Q: mengapa harga BBM harus naik?

A: “We need more money and less imports, you son of a b****!”

Jelas, kalau mau bangun sekolah, rumah sakit, pelabuhan, jalan, bandara, pintu air, pengadaan transportasi massal, kanal, sewerage, pembangkit listrik, dll. perlu uang yang banyak. Butuh ratusan, bahkan ribuan triliun rupiah untuk investasi di infrastruktur agar Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dan bisa lebih kompetitif. Dan mungkin ada yang bakal bertanya:

“Kok harus cabut subsidinya, kan menyengsarakan rakyat?”

Rakyat yang mana toh, lek? Kalau yang dimaksud rakyat adalah kaum kelas menengah ngehe, ya jelas sengsara. Rakyat miskin mah ga peduli dengan harga minyak naik atau turun, ya mereka ga pake motor (apalagi mobil). Kalaupun argumennya adalah bahwa harga minyak membuat biaya transportasi naik dan harga-harga naik, kemungkinan anda adalah orang yang tinggal di Jawa (90% probability kalian orang Jakarta). Why?

Nyatanya, karena subsidi BBM menelan ratusan triliun yang habis di tengah jalan karena macet yang terpampang nyata dan sungguh paripurna, banyak orang-orang di Nusa Tenggara Timur ga bisa dapat akses ke air bersih. Atau orang-orang di Papua yang heran kenapa orang Jakarta ngomel bensin naik jadi Rp 8.500 padahal bensin di Papua tetep Rp 40.000 saja karena jalan antar-kota rusak parah. Atau orang di pedalaman Kalimantan yang heran karena orang Jawa mencak-mencak karena harga daging naik padahal mereka bahkan ga punya akses ke perdagangan ternak karena jalan trans-Kalimantan udah berubah menjadi kubangan. Feeling so miserable, eh, Jakartans?

Okay, daritadi agak melantur, mari kembali ke topik (ahem). Karena pemerintah ingin mendapatkan uang untuk membangun infrastruktur, terutama di Indonesia Timur, maka mereka memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Kalau dari sudut pandang ekonomi, ini adalah kebijakan yang tergolong “no-brainer”, sudah sepantasnya dan sewajarnya, dan bahkan kebijakan yang lebih tepat adalah membuat BBM lebih mahal dari harga pasar. Mengapa?

  1. Karena yang kebanyakan pakai BBM bersubsidi adalah kaum kaya dan kelas menengah, yang terang-terangan tidak layak untuk disubsidi
  2. Karena penggunaan BBM memiliki dampak negatif terhadap lingkungan (global warming, anyone?), sehingga harus dibatasi dengan cara memajaki harga BBM (sehingga lebih mahal)
  3. Karena anggaran pemerintah terbatas! Pemerintah tidak bisa membangun infrastruktur, memberi subsidi kesehatan via BPJS, memenuhi kewajiban pertahanan, keamanan, dan pendidikan serta secara bersamaan menyubsidi BBM. Harus ada anggaran yang dipotong.

Ini Inti Jawaban Pertanyaan Paling Awal:

Mungkin kalian di titik ini akan setuju dengan pembatasan subsidi BBM. Lalu kalian bertanya-tanya: kok udah naik, terus turun lagi?

Kalau kalian tidak tahu jawabannya, mungkin kalian terlalu banyak baca berita online lokal (macam komp**.com, det**.com) atau TV lokal (macam TVO*e atau M**ro TV). Cobalah sekali-kali update berita di Financial Times, Bloomberg.com, atau Wall Street Journal, dan kalian akan tahu lebih cepat mengapa harga minyak turun lagi (plus, analisis sumber berita bisnis yang tadi penulis beri tahu lebih bagus dari sumber lokal, yang banyak penulisnya bahkan ga pantes lulus Pengantar Ekonomi 1)

Ketika di bulan Oktober-November pemerintah membahas dan memutuskan untuk mengurangi subsidi secara signifikan, harga minyak masih ada di kisaran $80-110/barel, cukup sesuai dengan asumsi APBN 2015. Namun tiba-tiba negara api menyerang harga minyak turun hingga sekarang berada di kisaran $45-$50/barel.

LOH KOK BISA?

2015/01/img_0646-0.jpg

Amerika Serikat, beserta teknologi horizontal drilling, fracking, serta ekstraksi pasir minyak (oil sands) dan shale gas berhasil meningkatkan produksi minyaknya secara luar biasa. Rupanya, peningkatan produksi mereka cukup cepat untuk membuat dunia mengalami surplus produksi minyak sebesar 1-2 juta barel per hari (ada 1-2 juta barel tiap hari yang tidak digunakan namun terus dipompa). Mengikuti hukum paling dasar dalam ekonomi, kelebihan penawaran akan menurunkan harga.

Produsen di negara-negara OPEC melihat bahwa harga minyak turun cukup signifikan akibat kelebihan supply dari Amerika Serikat (dan juga Kanada). Namun, karena mereka cenderung sangat tergantung pada minyak untuk memenuhi anggaran belanja masing-masing, tidak ada jalan lain untuk mendapatkan uang cepat selain memompa lebih banyak minyak. Kasus inilah yang terjadi pada beberapa negara, terutama Rusia (yang sedang berjuang melawan sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait Ukraina). Saudi Arabia, yang sebelum-sebelumnya menjadi penyelamat harga minyak (dengan mengurangi supply-nya sendiri) sekarang gamau intervensi. Alhasil, pasokan minyak menjadi tetap berlebihan di pasar, dan pelaku pasar merespon dengan panik.

Namun ternyata bukan cuma masalah penawaran, tapi juga ada masalah permintaan. Ekonomi China Tiongkok dan Eropa sekarang mengalami perlambatan, sehingga tidak ada yang menyerap kelebihan produksi tersebut. Ketika penawaran berlebih dan permintaan berkurang, keduanya adalah resep jitu untuk membuat harga minyak turun lebih dari 50% dalam waktu kurang dari 3 bulan. 

Wajar dong kalau pemerintah akhirnya merevisi ulang harga minyak dan kembali turun ke level Rp 6.600, harga di negara-negara lain bahkan udah turun lebih cepat dari Indonesia. Kalau kemarin harga Rp 6.500 itu bohong-bohongan disubsidi, maka harga sekarang adalah harga keekonomian, sudah tidak disubsidi. Lagipula, dengan kebijakan pemerintah yang merevisi harga minyak setiap bulan, pemerintah bisa memberlakukan kebijakan subsidi tetap (sehingga tidak perlu APBN-P melulu) dan membiasakan orang Indonesia menghadapi harga minyak yang fluktuatif seperti miliaran orang lainnya di luar bumi Indonesia. Jadi dalam kasus ini, harga BBM yang bergejolak itu bukan karena pemerintah plin-plan ya, tapi karena pasar yang bergejolak yang bergejolak.

Gitu loh.

Focus for Future: Ever-Ageing Demographies

What does our demographic future have in store? Unpleasant effects may be an understatement

 File:Senescence.JPG
     To some extent, Japan‘s earthquake reconstruction program may be hindered by a fundamental problem; ageing population. Sometime 40 years ago, Japan’s elderly was supported by 43 people in workforce. The stories have changed, though. Now the ratio is far more worrying, standing at 1:3. Needs of growing number of elderly people and diminishing workforce means Japan workers have more burdens in their shoulders for rebuilding economy than they supposed to have.
     However, Japan is not alone here. Most of developed countries are heading toward the same pattern; lower birth rate and worrying massive pension waves. USA is one of prominent examples in this case. Their post-war Baby Boomers are now reaching their pension age, and that means shrinking per capita productivity compared to 90’s.  Take into accounts the other G8, Euro zone, and OECD countries, and you will get the pensioner’s figure piling up high.
     The advent of modern healthcare, ironically, turns our rising numbers of senior citizens into series of complicated public problems. Advancing healthcare and medicine means pensioners may expect even longer lifespan, but that doesn’t come cheap. The mix of (most of) pensioner’s sedentary lifestyles (thanks to blame technologies!) and profit-driven gerontological healthcare cost each pensioner several to tens of thousands dollars annually, just for health care.
     Falling birth rate, combined with growing number of pensioners, sums up to perfect potential problem in the near future (and global burden in the far future). Ironically, this is caused by successful campaign of contraception. Lessening number of kids is not only the monopoly of developed countries. Mainland China, under the umbrella of “one child policy” has already facing the problems caused by shrinking family size, such as Little Emperor syndrome and potential hikes in workers’ salary in the near future. Other developing countries with such contraception policy, for example Indonesia, are going to face similar problems.
 
Complex Implications
 
     What will we face in the future is not that hard to predict. Falling outputs, productivity, and consumptions will be widespread globally; emerging and frontier markets are no exception. More and more money will be dedicated into healthcare system and pensioners’ care, meaning that those two industries will be one of few industries that can sustain breathtaking growth in the next decades.
     Welfare states will be the worst victim of ageing demography, as falling number of people in workforce and rising number of dependants will leave nations with even higher deficit. States without elaborate welfare programs, although in smaller scale, will experience similar fiscal problems. Levying more taxes upon workers will raise concerns, if not protests, of public. Higher corporate taxes would be contra-productive either, as corporations can easily flee to countries with lower taxes and cheaper workforces. Issuing bonds won’t be a good choice at all, as high yields will be imposed on the concern of augmenting deficits, thus only serve as time bomb.
     Lower productivity means a slowing GDP growth and easily saturated market. Pre-earthquake Japan is a prominent case in this sense. Fewer needs, low healthcare expenses, and high savings rate among elderly people translate to lower domestic consumption. The fact that there are fewer and fewer workers in Japan and already highly automated production have (in some way) contributed to Lost Decades of Japan, a long period of economic stagnation starting in early 90’s.
     Despite its highly negative implications upon national growth and fiscal, those facts don’t necessarily affect quality of life. In fact, ageing population may bring low inflation and increasing government stability, as their subjects are less sensitive and active on political life. Stable population and decreasing mobility also lessen pollution and overexploitation of resources linked to overpopulation, allowing environment to be more sustainable on the long run.
     The best way to overcome ageing population is to promote and apply sustainable demography, that is to bring birth rate and death rate to equilibrium and creating stable population.  The fact that less young people on workforce (and shrinking GDP) than today may be hard to receive in economic standpoint, but letting population counts to achieve a plateau allows nations and world to be sustainable economically.
     The world is heading toward the same direction; having less and less kids. The real question to every parent and government alike is whether we can sustain a stable population or we just allow the human race to diminish slowly yet surely, and leaving us and products of our civilization as a little remnant in the universe?