Mata ganti mata (pihak ketiga)

Mengapa perusakan rumah ibadah di Tanjung Balai tidak hanya salah, namun juga adalah sesat pikir

Saya sebenarnya tidak suka membahas isu sosial terkini di masyarakat karena: (1) kebanyakan pengetahuan saya terspesialisasi dalam bidang makroekonomi, bukan sosiologi/antropologi dan (2) saya sudah lelah melihat kegilaan massal yang bernama masyarakat Indonesia

Seriously, apakah anda masih bisa berharap masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang cerdas dan beradab ketika kebanyakan mereka menghabiskan waktu di Facebook/Twitter/YouTube dengan hal-hal seperti:

“53.924 bukti bahwa bumi itu datar dan matahari mengelilingi bumi”,

“Pokemon adalah Anti-Christ/haram/Illuminati/Sadako/whatever-the-fuck-it-is“,

“Like bila anda sayang ibu/namboru/kokoh/pakde/cikgu anda”,

atau mengunggah gambar pseudo-inspiratif
“kalau dia lama balas chat kamu, mungkin dia udah ga sayang sama kamu :)” ???

Okay. Back to the point. Anda mungkin sudah mendengar di media massa/sosial mengenai peristiwa pembakaran rumah ibadah di Tanjung Balai, Asahan. Saya tidak ingin berkomentar tentang peristiwa tersebut per se, namun saya lebih tertarik dengan pandangan-pandangan yang mungkin bisa disimpulkan dengan tweet ini:

Hate Speech.jpg

Selain menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan tata bahasa yang baik dan benar (“lakukan”, bukan “dilakukan”), tweet di atas menggambarkan paham yang dianut sebagian masyarakat di Indonesia dewasa ini, yaitu

“Apabila X melakukan sesuatu yang jahat terhadap Y, maka adalah benar bagi Y untuk membalaskan kejahatan X terhadap X atau Z, di mana Z adalah kelompok yang kebetulan memiliki identitas yang sama terhadap Z”

Apabila saya menerapkan konsep di atas dalam kasus Tanjung Balai, maka mungkin pernyataan di atas akan menjadi:

“Apabila X, etnis Tionghoa beragama Buddha, melakukan sesuatu yang jahat (for this argument’s sake) terhadap umat di sebuah masjid di Tanjung Balai, maka adalah benar bagi umat Islam di Tanjung Balai untuk membalas kejahatan tersebut terhadap X ataupun umat Buddha Tionghoa yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini”

Tentang hukum mata ganti mata, mungkin anda bisa berdebat bahwa di agama/kepercayaan tertentu, hal ini dibenarkan (kebetulan saya percaya bahwa kejahatan harus dibalas dengan kasih, namun hal tersebut tidak relevan dalam kasus ini).

Namun apakah membalaskan kejahatan yang dilakukan X (yang belum tentu benar sebuah kejahatan seperti yang dituduhkan) terhadap umat suatu masjid di Tanjung Balai kepada semua etnis Tionghoa beragam Buddha bisa dibenarkan?

Apabila hal itu dapat dibenarkan dan logika siapapun yang menganggapnya benar konsisten, maka konsekuensinya adalah:

  1.  Ad hominem/guilt by association adalah benar, atau
  2. Anda tidak perlu repot-repot memiliki prinsip tentang apa yang benar ataupun salah

Lalu anda bertanya, “loh kok gitu?”

Mari kita menghentikan sejenak pembahasan kita tentang pembakaran vihara di Tanjung Balai dan membahas masalah terorisme.

Sejak peristiwa 9/11, di mana anggota Al-Qaeda membajak pesawat dan menghancurkan menara kembar WTC, banyak masyarakat Amerika Serikat menganggap bahwa semua umat Islam adalah teroris. Pada titik ini, anda mungkin akan langsung tidak setuju (saya juga) bahwa semua umat Islam adalah teroris. Lebih jauh lagi, mungkin ada yang langsung berargumen bahwa Islam adalah agama damai. That’s fine, tapi….

Apabila anda menganggap bahwa apa yang dipercayai masyarakat Amerika Serikat (Muslim=teroris) adalah salah dan mereka sudah jatuh pada perangkap guilt by association, seharusnya anda sudah bisa melihat bahwa para perusuh di Tanjung Balai (terlebih para netizen kelas menengah ngehe di Jakarta), menggunakan logika Muslim≠teroris pada kasus Amerika Serikat, seharusnya tidak terprovokasi untuk marah atau melampiaskan kemarahan pada semua orang Buddha/Tionghoa di Tanjung Balai.

Argumen kita seharusnya berhenti di sini apabila kita tidak mendapati pendapat berikutnya:

“Mengganggu ibadah orang lain adalah salah, namun karena A mengganggu ibadah orang yang seagama dengan saya, maka saya juga berhak mengganggu ibadah A ataupun orang yang seagama dengan A”

Okay, mari kita coba gunakan logika di atas pada aplikasi lain:

  1. Menyontek adalah salah, namun karena teman saya yang paling pintar pernah menyontek saya, maka saya juga berhak untuk menyontek
  2. Korupsi adalah salah, namun karena wakil kami di DPR dan pemerintahan juga mengorupsi uang rakyat, tidak ada salahnya bagi saya untuk ikut korupsi
  3. Membunuh adalah salah, namun karena teroris yang mengatasnamakan Islam pernah membunuh masyarakat Amerika Serikat, maka Amerika Serikat boleh membalaskan hal tersebut terhadap umat Islam di Iraq/Afghanistan. Atau, untuk membuat Amerika hebat kembali, Amerika Serikat cukup menolak semua imigran beragama Islam untuk masuk ke Amerika Serikat (anda mungkin tahu siapa yang saya maksud)
  4. dll.

Suatu hal yang salah tidak membuat kesalahan lain menjadi benar, dan saya telah menghabiskan 300 kata dan mungkin 5 menit waktu anda untuk menjelaskan bahwa (1) ad hominem/guilt by association adalah salah dan (2) kebanyakan orang mungkin masih memiliki prinsip tentang apa yang benar dan salah. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh para perusuh di Tanjung Balai adalah salah, terlepas dari apapun yang dilakukan oleh orang beragama Buddha dan beretnis Tionghoa tersebut.

Di tingkat yang lebih umum, kita dapat menyimpulkan bahwa secara logis, kita tidak boleh membalaskan kejahatan orang lain kepada pihak ketiga yang kebetulan memiliki suku/agama/ras/pandangan politik. Saya tidak percaya saya harus menulis sebuah blog post untuk menekankan hal yang harusnya merupakan common sense. Alas, common sense is not that common.

Saya bisa saja mencoba menjelaskan hal di atas dengan melakukan pendekatan kasih (kasih pasti lemah lembut, kasih tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat, etc.) ataupun pendekatan hukum (Indonesia negara hukum, apabila anda menganggap seseorang mengganggu hak ibadah anda, anda harus melakukan proses hukum yang sesuai), namun sepertinya penjelasan-penjelasan tersebut sulit dicerna masyarakat Indonesia. Others did it, but it didn’t work.

Eh, tapi mimpi apa saya semalam hingga saya masih percaya masyarakat yang mendukung perusuh di Tanjung Balai mau mendengarkan argumen berbasis logika dan akal sehat? Yang biasa berseru-seru tentang logika dan akal sehat, kan, kaum liberal komunis ateis Yahudi freemason….

 


Catatan: menurut berita resmi, pria berinisial “M” hanya mengajukan keluhan terhadap loudspeaker masjid yang terlampau kencang. Saya tidak menganggap keluhan terhadap loudspeaker adzan sebagai ancaman terhadap kelangsungan ibadah, tapi mungkin saja beberapa orang menganggapnya demikian.

Menurut saya, keluhan M bisa saja merupakan keluhan yang dapat dibenarkan. Suara yang terlalu bising bisa mengganggu kesehatan jangka panjang orang yang terekspos secara rutin. Kesalahan ini seharusnya dapat dihindari apabila aturan pengeras suara memiliki kriteria yang jelas (mis. maksimal sekian decibel) dan ditegakkan secara konsisten.

Mengapa Harga Tidak Turun (Sesat Pikir Aksi 20 Maret 2015)

Menyigi tuntutan dalam aksi 20 Maret 2015

[Sebelum membaca lebih lanjut, pembaca yang budiman perlu mengingat bahwa penulis adalah orang yang sangat tidak tertarik pada muatan-muatan politik dan hanya tertarik membedakan fakta dari fantasi]

(Update 20/3, 21.21: terdapat beberapa kata yang kurang lengkap dan harus ditambahkan)
(Update 20/3, 23:46: terdapat kesalahan penulisan pada paragraf {Tuntutan nomor (4)….}, premis kedua menyebabkan premis pertama, seharusnya premis pertama menyebabkan premis kedua)
(Update 21/3, 09:49: mengganti frase “reformasi birokrasi” menjadi “pemberantasan mafia”, karena pengertian yang pertama terlalu sempit, serta memperjelas bagian proof by contradiction)

Ada banyak alasan untuk tidak datang dalam aksi 20 Maret yang diselenggarakan oleh para kawan-kawan mahasiswa aktivis. Pertama, seperti layaknya aksi pada umumnya yang diselenggarakan di ruang terbuka selama berjam-jam di siang hari, aksi 20 Maret dapat menyebabkan kenaikan risiko kanker kulit. Mungkin bisa diatasi dengan penggunaan krim tabir surya, namun mengoleskan tabir surya di tengah aksi akan terkesan sangat aneh. Berikutnya, cuaca akhir-akhir ini sangat panas dan akan sangat sulit untuk pergi ke Starbucks terdekat untuk membeli Frapuccino® saat melakukan aksi. Ketiga, pergi dan pulang ke pusat kota akan sangat macet dan menghambur-hamburkan bensin yang kini tidak disubsidi lagi oleh negara.

Oke, mungkin penulis terkesan seperti a**hole, namun penulis percaya bahwa apabila sebuah panggilan aksi didasarkan pada sesuatu yang penting dan mendesak, kita para calon elit-elit bangsa yang masih memiliki idealisme dapat mengatasi ketidaknyamanan à la kelas menengah ngehe seperti yang disebutkan di atas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Namun apakah tuntutan-tuntutan dalam aksi 20 Maret 2015 adalah penting dan mendesak? Mari kita kaji…

Ada 4 tuntutan yang diserukan dalam aksi 20 Maret 2015, yaitu:

1. Perkuat KPK sebagai Lembaga Pembawa Gerbang Rezim Anti-Korupsi
2. Reformasi POLRI demi Terwujudnya Kepolisian yang Bebas KKN
3. Bersihkan Demokrasi dari Oligarki
4. Turunkan Harga dengan Memberantas Mafia

Penulis tidak akan membahas tuntutan nomor (1), (2), dan (3) karena penulis mengetahui batasan pengetahuan sendiri. Namun demikian, penulis sangat terganggu dengan tuntutan nomor (4) yang menyuarakan penurunan harga dengan pemberantasan mafia.

Really, people?

Tuntutan nomor (4) bisa diubah menjadi kalimat berikut: jika kita memberantas mafia, maka kita dapat menurunkan harga. Ada dua premis dalam tuntutan nomor (4); premis pertama adalah memberantas mafia (premis X) dan premis kedua adalah menurunkan harga (premis Y). Menurut logika berpikir para kawan-kawan aktivis, premis pertama menyebabkan premis kedua, atau dalam bahasa logika formal: jika X maka Y (X → Y). Dengan demikian, kita bisa melakukan proof by contradiction untuk membuktikan kesahihan logika berpikir kawan-kawan aktivis 20 Maret.

Premis I: …..dengan memberantas mafia (terdapat cara untuk memberantas mafia)

Pertama, kita perlu meluruskan pengertian mafia dalam kasus ini. Terdapat pergeseran makna ketika mafia diserap dari bahasa aslinya ke bahasa Inggris lalu ke bahasa Indonesia. Dalam bahasa aslinya (Italia dengan dialek Sisilia), mafia diserap dari bahasa Arab untuk menyombongkan diri (bragging). Mafia kemudian digunakan sebagai julukan bagi sindikat penjahat keturunan Italia-Amerika yang terorganisasi. Dalam konteks Indonesia, mafia digunakan sebagai kata yang melingkupi semua jenis kegiatan pihak-pihak (biasanya elit-elit swasta atau pemerintahan) yang terorganisasi dan merugikan rakyat banyak (biasanya lewat korupsi atau kegiatan memburu rente). Kita tertarik untuk melihat apakah premis pertama, yaitu terdapat mekanisme bagi masyarakat madani untuk memberantas mafia, adalah benar. Secara singkat, ya, terdapat mekanisme untuk memberantas mafia di Indonesia dalam bentuk apapun. Terdapat kasus paling menonjol dalam rekayasa sosial menuju pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu Singapura di era Lee Kuan Yew. Singkatnya, premis I adalah benar.

Premis II: Kita menurunkan harga…. (terdapat cara untuk menurunkan tingkat harga umum)

Konsekuensi dari premis menurunkan harga adalah bahwa kita ingin menciptakan deflasi (atau anti-inflasi). Apakah deflasi mungkin terjadi di Indonesia dengan kondisi yang ada sekarang? Dalam teori ekonomi, terdapat dua cara untuk menurunkan tingkat harga secara umum, yaitu menurunkan belanja di seluruh Indonesia atau meningkatkan produksi semua pelaku usaha di Indonesia.

Mungkinkah kita menurunkan belanja seluruh Indonesia? Bila ya, apa dampaknya?

Terdapat tiga jenis belanja yang bisa dikurangi, yaitu belanja konsumsi, belanja modal, dan belanja pemerintah. Apabila kita mengurangi belanja konsumsi (bisa dengan menaikkan pajak atau meningkatkan bunga pinjaman), maka harga bisa turun, namun berkurangnya konsumsi masyarakat akan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Sangat tidak mungkin kesejahteraan seorang buruh meningkat apabila ia harus mengurangi makannya dari 3x sehari menjadi 2x sehari. Apabila kita mengurangi belanja modal (dengan menaikkan bunga pinjaman), maka perusahaan tidak bisa menambah dan mengganti pabrik, mesin, truk, alat berat, atau melakukan pelatihan karyawan dan penelitian/pengembangan. Hasil akhirnya? Jumlah produksi barang di masa depan akan turun, yang akan menggagalkan rencana anda untuk menurunkan harga (belanja turun, produksi turun = harga sama saja).

Apabila kita mengurangi belanja pemerintah, maka dampaknya akan sama luasnya. Kita tidak dapat membangun pelabuhan, bandara, jalan, atau rel KA, memperbaharui alutsista, menambah jumlah guru, mendanai pelestarian budaya, mendanai fungsi KPK, dst. Khusus belanja infrastruktur, pengurangan belanja pada pos ini akan membuat peningkatan kapasitas produksi secara signifikan di Indonesia menjadi mustahil. Kesejahteraan masyarakat dan produktivitas perusahaan akan turun bersama turunnya belanja pemerintah.

…….harga hampir tidak mungkin turun, kecuali apabila kita ingin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan turun.

Kalau menurunkan belanja terkesan tidak mungkin (atau tidak mungkin relatif terhadap tujuan utama kita yaitu menyejahterakan rakyat), bisakah kita menaikkan produksi dan menurunkan harga?

Okay, pertama, bila kita ingin menaikkan produksi, kita biasanya melakukan kombinasi dari: (1) mempekerjakan lebih banyak pekerja dan (2) menambah jumlah mesin, pabrik, alat berat, dst. Namun, bila kita menambah permintaan terhadap pekerja dan jumlah mesin, maka tingkat upah dan harga mesin akan ikut naik, sehingga ujung-ujungnya, wirausahawan (yang keuntungannya sudah setipis silet) harus menaikkan harga di tingkat pembeli. (Lagipula, dengan menambah jumlah pekerja yang anda gaji dan meningkatkan belanja modal, anda akan secara efektif menaikkan belanja total dan mendorong naiknya tingkat harga).

Atau skenario kedua untuk menaikkan produksi, kita memaksa para pekerja untuk bekerja lebih lama (sehingga jumlah produksi meningkat) tanpa membayar tambahan upah. Secara efektif, ini sama saja dengan menurunkan tingkat upah nominal para pekerja. Kemungkinan besar anda sebagai pemerintah tidak mungkin segila itu untuk menyiksa rakyat anda untuk bekerja lebih lama, dan kalaupun anda tega, rakyat anda akan balik melawan. Dalam ekonomi, kemustahilan pekerja untuk menerima penurunan upah disebut dengan kekakuan harga (nominal rigidity). Apabila pembaca tidak mengharapkan gaji pembaca turun, maka jangan mengharapkan harga-harga ikut turun.

Kesimpulannya, premis II, mengingat tujuan kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum , maka nilainya adalah salah.

Berikutnya, mari kita melihat hubungan sebab akibat dari premis I dan II. Sebetulnya, tidak ada hipotesis yang secara logis membenarkan hubungan antara pemberantasan mafia dan penurunan harga seperti dimaksud dalam tuntutan, terutama di jangka panjang. Asumsikan bahwa tuntutan nomor (4) bernilai benar, di mana pemberantasan mafia memang menurunkan harga. Bisa saja terjadi penurunan harga apabila struktur hampir seluruh pasar barang dan jasa adalah oligopoli yang mengarah ke kartel.

Namun sebenarnya, mengingat bahwa struktur pasar kebanyakan barang dan jasa adalah kompetitif, maka efek dari pemberantasan mafia terhadap harga akan sangat terbatas dan hanya terjadi satu kali saja, bukan berkelanjutan. Lagipula di jangka panjang, apabila pemberantasan mafia berhasil, hal tersebut akan memperbaiki persepsi masyarakat dan pengusaha terhadap iklim usaha di Indonesia. Akibatnya, mereka akan menambah belanja konsumsi dan modal (investasi) lebih banyak lagi, yang akan menaikkan tingkat harga, dan membuat tuntutan nomor (4) menjadi kontradiktif apabila benar. Maka, tuntutan nomor (4), seberapapun persuasif narasinya, bernilai salah.

Maka, mengingat bahwa truth value dari sebuah pernyataan (X → Y), di mana X bernilai benar dan Y bernilai salah, adalah salah, dan tidak adanya dasar teori ekonomi yang mendukung pernyataan tersebut, maka keseluruhan tuntutan nomor (4) menjadi tidak logis mengingat bahwa kenaikan harga di dalam perekonomian yang bertumbuh cepat seperti Indonesia adalah sebuah keniscayaan, dan hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menjaga inflasi di level yang rendah. Lagipula, hal yang tidak disadari oleh para kawan-kawan aktivis adalah bahwa data menunjukkan bahwa inflasi selama beberapa tahun terakhir sudah berada di tingkat yang paling rendah dan terkendali sepanjang sejarah. Bahkan dengan memasukkan data pencilan tahun 1997, tren inflasi cenderung negatif (terlihat dari persamaan regresi pada gambar)

Screen Shot 2015-03-20 at 8.17.36 PM

Hal ini bukan berarti bahwa pemberantasan mafia tidak perlu, namun pemberantasan mafia dan penurunan tingkat harga merupakan hal yang tidak berhubungan. Kita telah mengetahui bahwa harga hampir tidak mungkin turun, kecuali apabila kita ingin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan turun. Menuntut boleh, tapi sebelum menuntut, ada baiknya memeriksa apakah tuntutannya logis atau tidak. Apa bedanya menjadi mahasiswa dengan tidak menjadi mahasiswa kalau tidak bisa memeriksa kembali jalan pikirnya?

Uang adalah akar dari kebahagiaan (atau begitulah kata BPS)

Lebih banyak uang, secara statistik, membuat kita lebih bahagia

Those who think money can’t buy happiness just don’t know where to shop

Terlepas dari apakah orang kaya lebih susah masuk surga dibanding unta masuk lubang jarum, BPS baru-baru ini menerbitkan data statistik yang menyiratkan bahwa orang yang semakin kaya akan semakin bahagia. Apabila anda orang kaya, berbahagialah, sebab walaupun anda belum tentu masuk surga, anda pasti lebih bahagia dibanding tetangga anda. (Bahkan anda tidak perlu repot-repot memusingkan masuk surga apabila anda termasuk golongan orang yang kurang percaya pada hal-hal seperti surga dan neraka)

Atau setidaknya itulah yang bisa kita tafsirkan dari data statistik kebahagiaan BPS. Bagi yang belum tahu, BPS mengeluarkan survei tentang kebahagiaan subyektif, dengan harapan bahwa statistik ini dapat menangkap perbedaan kebahagiaan yang subyektif.

Secara umum, BPS menunjukkan bahwa seluruh kelas masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali lebih bahagia di tahun 2014 dibanding di tahun 2013. Namun, seperti segala sesuatu yang ada di bawah langit, tetap terjadi ketidakadilan dalam persebaran kebahagiaan di antara penduduk-penduduk di Indonesia. Kesimpulan penting yang kita dapatkan dari statistik kebahagiaan adalah:

Semakin kaya seseorang, semakin bahagialah ia (?)

BPS melansir bahwa rumah tangga yang berpendapatan di atas Rp 7.200.000/bulan mencatatkan indeks kebahagiaan sebesar 76,34, sedangkan rumah tangga yang berpendapatan di bawah Rp 1.800.000/bulan hanya mencatatkan indeks kebahagiaan sebesar 64,58. Secara singkat, kita bisa menyimpulkan bahwa komponen signifikan dari kebahagiaan sangat memerlukan uang. Ibu anda tidak salah ketika berkata, “bisa makan (dan bahagia dengan cara) apa cuma pake cinta?”

Screen Shot 2015-02-06 at 10.58.24 PM

Hal menarik dari statistik ini adalah bahwa indeks kebahagiaan menunjukkan pola yang akan langsung familiar di telinga pelajar ekonomi: diminishing marginal return. Setiap tambahan rupiah akan memberikan tambahan kebahagiaan yang semakin sedikit. Artinya, untuk mendapatkan kebahagiaan sebesar dua kali lipat, anda mungkin membutuhkan tambahan pendapatan sebesar empat kali lipat. Atau delapan kali lipat. Atau seratus kali lipat. Sama seperti makan makanan enak, porsi pertama akan selalu lebih nikmat dari porsi kedua, dan porsi kedua akan masih lebih nikmat dari porsi kesepuluh (porsi di mana anda mungkin sudah akan mencret-mencret).

Lagipula, apabila anda memiliki pendapatan yang luar biasa tinggi, kebahagiaan anda mungkin tidak lagi meningkat signifikan dengan tambahan pendapatan yang signifikan. Apabila semua hal-hal lainnya dianggap sama, mungkin saja Agus Martowardojo (Gubernur Bank Indonesia, mantan Presdir Bank Mandiri) akan sama bahagianya dengan James Riady (anggota keluarga pemilik Lippo Group), yang pada akhirnya mungkin akan sama bahagianya dengan Bill Gates (orang terkaya di dunia). Bagi orang yang sudah merasa memiliki pendapatan dan harta yang banyak, pencapaian-pencapaian hiduplah (seperti menjadi seseorang yang bermakna dan berguna di masyarakat) yang akan menjadi kunci penentu kebahagiaan. Abraham Maslow secara gamblang menjelaskan kenyataan ini lewat teorinya, yaitu hierarchy of needs.

Secara singkat, Maslow berkata bahwa orang-orang memiliki beberapa tingkatan kebutuhan yang berbeda-beda dalam hidupnya. Pada tingkat paling dasar, manusia berusaha untuk bertahan hidup dalam artian fisik, yaitu dengan makan, minum, berlindung, dan bereproduksi. Banyak penduduk di Afrika dan sebagian di Indonesia masih kesusahan memenuhi kebutuhan pada tingkat ini. Apabila kebutuhan fisik sudah terpenuhi, maka manusia mencoba mencari keamanan. Salah satu alasan utama banyak pekerja lebih suka menjadi buruh di PT atau PNS golongan awal daripada bertani adalah karena dua pekerjaan pertama menawarkan keamanan dari sisi gaji dan dari sisi kesehatan. Ketika dua aspek pertama, yaitu kebutuhan fisik dan keamanan sudah terpenuhi, maka manusia akan membutuhkan rasa memiliki dan dicintai (love and belonging).

Para manusia-manusia Indonesia yang telah berpendapatan di atas Rp 7.200.000 per bulan, yakni para kelas menengah ngehe, memiliki kebutuhan tambahan di samping tiga kebutuhan tadi, yaitu rasa dihargai (esteem). Apabila bingung, kebutuhan ini bisa juga disebut kebutuhan akan gengsi walaupun mungkin tidak terlalu tepat. Orang mencoba mencari kebahagiaan dengan melakukan hal-hal yang dapat menunjukkan keunggulan status sosial mereka. Mungkin rasa dihargai bisa diraih dengan mobil baru, rumah baru, iPhone baru, walaupun jangan sampai dengan suami/istri baru. Apapun barangnya, para kelas menengah profesional ini, yang sangat diuntungkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, menjadi makin mampu memenuhi kebutuhan akan rasa dihargai. Atau gengsi. Whatever.

Bagi yang pendapatannya sudah jauh sekali di atas batas BPS di kisaran Rp 7.200.000 per bulan, mereka mungkin mulai terbiasa dihargai dan sudah jelas sering makan enak, sehingga mereka ingin merasa benar-benar berguna. Aktualisasi diri dalam bahasa kerennya. Mereka mencoba memaksimalkan potensi dalam diri mereka karena, jujur saja, mereka sudah memenuhi kebutuhan lainnya. Dan anda bisa menebak bahwa orang yang sudah bisa mengaktualisasi dirinya sangat mungkin jauh lebih bahagia dibanding mereka yang tidak tahu mau makan apa besok.

Jadi mungkin, pendekatan ekonom yang cukup hedonik (segala sesuatu diukur dan ditaksir dengan uang), cukup mendekati kenyataan. Orang yang berpendapatan makin tinggi memang makin bahagia. Not bad, econ theories.


Disclaimer:

jelas bahwa hal ini tidak berlaku bagi setiap orang. Beberapa orang yang memang secara sukarela memilih gaya hidup sederhana, seperti para biarawan/biarawati, biksu, atau bahkan orang-orang biasa, mungkin memiliki hidup yang lebih bahagia dan lebih bermakna dibanding orang-orang yang lebih kaya. Orang-orang ini bisa menjadi bahagia karena mereka tidak membiarkan diri mereka mengejar harta dan membentuk pola pikir yang tidak mengasosiakan harta dengan kebahagiaan. Namun, lagi-lagi, kebanyakan orang sepertinya lebih tertarik mengejar kekayaan dan kenyamanan dibandingkan mengambil kaul kemiskinan, sehingga artikel ini, serta statistik kebahagiaan BPS, secara umum tuetap benar.

Focus for Future: Ever-Ageing Demographies

What does our demographic future have in store? Unpleasant effects may be an understatement

 File:Senescence.JPG
     To some extent, Japan‘s earthquake reconstruction program may be hindered by a fundamental problem; ageing population. Sometime 40 years ago, Japan’s elderly was supported by 43 people in workforce. The stories have changed, though. Now the ratio is far more worrying, standing at 1:3. Needs of growing number of elderly people and diminishing workforce means Japan workers have more burdens in their shoulders for rebuilding economy than they supposed to have.
     However, Japan is not alone here. Most of developed countries are heading toward the same pattern; lower birth rate and worrying massive pension waves. USA is one of prominent examples in this case. Their post-war Baby Boomers are now reaching their pension age, and that means shrinking per capita productivity compared to 90’s.  Take into accounts the other G8, Euro zone, and OECD countries, and you will get the pensioner’s figure piling up high.
     The advent of modern healthcare, ironically, turns our rising numbers of senior citizens into series of complicated public problems. Advancing healthcare and medicine means pensioners may expect even longer lifespan, but that doesn’t come cheap. The mix of (most of) pensioner’s sedentary lifestyles (thanks to blame technologies!) and profit-driven gerontological healthcare cost each pensioner several to tens of thousands dollars annually, just for health care.
     Falling birth rate, combined with growing number of pensioners, sums up to perfect potential problem in the near future (and global burden in the far future). Ironically, this is caused by successful campaign of contraception. Lessening number of kids is not only the monopoly of developed countries. Mainland China, under the umbrella of “one child policy” has already facing the problems caused by shrinking family size, such as Little Emperor syndrome and potential hikes in workers’ salary in the near future. Other developing countries with such contraception policy, for example Indonesia, are going to face similar problems.
 
Complex Implications
 
     What will we face in the future is not that hard to predict. Falling outputs, productivity, and consumptions will be widespread globally; emerging and frontier markets are no exception. More and more money will be dedicated into healthcare system and pensioners’ care, meaning that those two industries will be one of few industries that can sustain breathtaking growth in the next decades.
     Welfare states will be the worst victim of ageing demography, as falling number of people in workforce and rising number of dependants will leave nations with even higher deficit. States without elaborate welfare programs, although in smaller scale, will experience similar fiscal problems. Levying more taxes upon workers will raise concerns, if not protests, of public. Higher corporate taxes would be contra-productive either, as corporations can easily flee to countries with lower taxes and cheaper workforces. Issuing bonds won’t be a good choice at all, as high yields will be imposed on the concern of augmenting deficits, thus only serve as time bomb.
     Lower productivity means a slowing GDP growth and easily saturated market. Pre-earthquake Japan is a prominent case in this sense. Fewer needs, low healthcare expenses, and high savings rate among elderly people translate to lower domestic consumption. The fact that there are fewer and fewer workers in Japan and already highly automated production have (in some way) contributed to Lost Decades of Japan, a long period of economic stagnation starting in early 90’s.
     Despite its highly negative implications upon national growth and fiscal, those facts don’t necessarily affect quality of life. In fact, ageing population may bring low inflation and increasing government stability, as their subjects are less sensitive and active on political life. Stable population and decreasing mobility also lessen pollution and overexploitation of resources linked to overpopulation, allowing environment to be more sustainable on the long run.
     The best way to overcome ageing population is to promote and apply sustainable demography, that is to bring birth rate and death rate to equilibrium and creating stable population.  The fact that less young people on workforce (and shrinking GDP) than today may be hard to receive in economic standpoint, but letting population counts to achieve a plateau allows nations and world to be sustainable economically.
     The world is heading toward the same direction; having less and less kids. The real question to every parent and government alike is whether we can sustain a stable population or we just allow the human race to diminish slowly yet surely, and leaving us and products of our civilization as a little remnant in the universe?