Menjual Kebencian

Analisis di balik seringnya orang menjual kebencian

Advertisements

Mengapa orang menebar kebencian?

Jawaban paling sederhana dari pertanyaan tersebut adalah karena hal negatif lebih menarik perhatian dibanding hal positif, atau disebut negativity bias (Baumeister, et. al., 2001Fiske, 1980; Kanouse, 1984). Dengan demikian, apabila seseorang dihadapkan pada, misalkan, pilihan A dan B, cara yang paling efektif agar orang memilih A adalah dengan memusatkan perhatian negatif pada B dibanding memusatkan perhatian positif pada A.

Jawaban yang lebih kompleks adalah bahwa secara evolusioner, merespons sesuatu yang berpotensi negatif merupakan strategi yang lebih baik dibanding merespons sesuatu yang berpotensi positif. Dalam konteks masyarakat berburu dan meramu, respons terhadap hal negatif merupakan sesuatu yang membedakan antara hidup dan mati; mengabaikan tanda kehadiran binatang buas (harimau, singa, dll) memiliki konsekuensi yang lebih serius (kematian) dibanding mengabaikan kehadiran hewan yang bisa dijadikan makanan (ayam, sapi, dll)

Kecenderungan untuk membenci orang yang terlihat asing bagi kita juga merupakan hasil dari evolusi; suku (tribes) yang asing bagi manusia purba (mari kita namakan X) berpotensi memiliki niat jahat, seperti mengambil makanan yang dikumpukan oleh X atau merebut wilayah berburu yang selama ini diduduki X. Waspada dan berseteru dengan suku asing merupakan strategi evolusi yang cocok bagi manusia purba. Sayangnya, perkembangan peradaban kita jauh lebih cepat dibanding kemampuan manusia untuk berevolusi; kita, manusia modern, masih memiliki respons terhadap stimuli yang tidak jauh berbeda dengan manusia purba.


Berbicara tentang kebencian, pada hari ini (4 November 2016), energi massa yang sangat besar dicurahkan sebagai bentuk kebencian terhadap aksi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang dianggap melecehkan Al-Quran. Terlepas dari apakah perkataan Ahok memang merupakan sebuah bentuk pelecehan Al-Quran (silakan nilai sendiri), salah satu hal yang kita sama-sama bisa setujui adalah bahwa terdapat pembentukan opini di masyarakat bahwa:

  1. Ahok menistakan Al-Quran
  2. Ahok harus dihukum
  3. Apabila Ahok tidak dihukum, maka hal ini merupakan perlindungan terhadap kejahatan (sic) Ahok dan masyarakat (sic) akan mengambil tindakan untuk menghukum Ahok

Mengapa saya berkata bahwa pembentukan opini oleh Gerakan Nasional Pendukung Fatwa MUI dan di akar rumput merupakan sebuah bentuk penebaran kebencian? Hipotesis saya tentang penebaran kebencian ini didasarkan pada tujuan akhir dari Aksi Damai 4 November, yaitu untuk “mengadili” Ahok.

Apabila dalam arti mengadili adalah bahwa Ahok perlu dihadapkan pada proses hukum yang berlaku, maka demonstrasi hari ini merupakan sesuatu yang tidak perlu, mengingat proses hukum atas Ahok sedang berlangsung. Akan tetapi, dilaksanakannya demonstrasi pada hari ini, yang meminta Ahok untuk dihukum, didasarkan pada premis bahwa Ahok bersalah, meskipun pertanyaan tentang apakah Ahok bersalah secara hukum belum dijawab.

Hal ini berarti demonstran mencoba untuk mengarahkan hasil dari proses hukum kepada suatu putusan tertentu. Ketika anda langsung menetapkan orang bersalah tanpa terlebih dahulu menimbang fakta yang ada, maka hampir pasti keputusan anda berangkat dari emosi dan praduga yang dimiliki terhadap sesuatu/seseorang. Dalam kasus ini, lompatan pada kesimpulan bahwa Ahok harus dihukum, terlepas dari fakta yang ada, kemungkinan besar berangkat dari kebencian terhadap Ahok dan ditujukan untuk memfokuskan perhatian negatif pada Ahok.

Apabila memang demonstrasi pada hari ini didasarkan pada kebencian terhadap Ahok, kita perlu menjawab pertanyaan selanjutnya, yang terkait pernyataan di atas: mengapa menebar kebencian terhadap Ahok?

Secara resmi, saya hanya bisa menjawab bahwa terdapat pasar untuk menjual hal-hal yang negatif tentang Ahok. Sebagai contoh, artikel Tribun News menyebutkan bahwa terdapat subsidi bagi demonstrasi 4 November sebesar Rp 100 milyar. Apabila kita mengambil ucapan pihak GNPF MUI sebagai mutlak benar, maka terdapat cukup banyak masyarakat Indonesia yang memiliki permintaan untuk memobilisasi massa dan menarik perhatian negatif terhadap Ahok.

Pertanyaan berikutnya: mengapa perlu menarik perhatian negatif terhadap Ahok melalui isu agama, dan pada titik tertentu, ras? Mengapa tidak memfokuskan perhatian negatif terhadap Ahok melalui isu kebijakan, yang jelas-jelas lebih memengaruhi warga Jakarta?

Isu kebijakan secara umum merupakan konsep yang bersifat abstrak dan cenderung lebih banyak menggunakan logika (mis. bauran moda transportasi, kebijakan terkait penggusuran, etc.). Menyerap isu terkait kebijakan memerlukan upaya untuk berpikir, yang secara umum bukan sesuatu yang dilakukan untuk kesenangan pribadi. Hal ini tidak banyak menarik perhatian orang, mengingat kegiatan kognitif yang dilakukan untuk sesuatu yang tidak menyenangkan cenderung membuat orang lelah.

Isu SARA, di lain pihak, dapat direspons oleh otak cukup spontan. Manusia cenderung cepat dalam mengasosiasikan sifat-sifat, terutama yang negatif, terhadap karakteristik pribadi, seperti SARA (Hamilton & Gifford, 1976). Karakteristik SARA secara evolusioner merupakan penanda kelompok kawan dan lawan yang baik, sehingga kita cenderung menganggap orang dengan agama atau ras yang berbeda sebagai pihak asing/lawan. Ditambah dengan kecenderungan manusia untuk bersikap awas terhadap pihak yang dianggap asing (q.v. supra), maka manusia secara umum sangat mudah untuk melekatkan stereotip negatif terhadap pihak yang dianggap asing (terutama minoritas) dan mudah digerakkan untuk melawan pihak asing (mengingat strategi evolusioner yang dominan adalah mengasosiasikan pihak asing dengan potensi dampak negatif).

Pasar untuk menebar kebencian berbasis SARA muncul dari eksploitasi sifat manusia yang secara umum lebih cepat merespons terhadap hal negatif, terutama yang berkaitan dengan agama dan ras. Dengan mengetahui sifat dasar manusia tersebut, kita tahu bahwa menghindarkan isu negatif terkait SARA sangat sulit tanpa adanya intervensi dari masing-masing pribadi. Satu-satunya cara yang efektif adalah dengan membiasakan masyarakat untuk senang berpikir kritis dan menggunakan logika dalam debat mengenai kebijakan publik (ingat bahwa mengisi TTS, Sudoku, atau bermain catur memerlukan kerja otak yang intensif, namun banyak orang tidak malas bermain hal-hal tersebut karena hal tersebut dianggap menyenangkan).

Sayangnya, pendidikan kita cenderung lebih menekankan penghafalan ayat-ayat agama atau tahun dimulainya perang dibanding dengan membiasakan budaya berpikir kritis

¯\_(ツ)_/¯

Melawan Keserakahan Kartel Pengusaha Taksi

Saya akan memulai artikel ini dengan mengasumsikan bahwa pembaca sudah melihat betapa beringasnya demonstrasi supir taksi konvensional, terutama Blue Bird Group, di Jakarta pada hari ini.

Tuntutan mereka sederhana: larang taksi berbasis aplikasi (GrabCar & Uber), yang telah secara tidak adil (sic) merebut penghidupan mereka. Sejauh ini tidak ada yang aneh, karena toh kericuhan serupa juga terjadi di negara-negara lain.

Apabila pembaca lebih jauh mendengar keluh kesah supir taksi, seringkali mereka tidak memenuhi target setoran yang dipasang oleh perusahaan setelah taksi berbasis aplikasi menjamur, yang berakibat pada menurunnya pendapatan supir taksi konvensional secara drastis. Dalam beberapa kasus mungkin mereka harus bekerja hampir 24 jam sehari (saya tidak tahu persisnya) hanya untuk menutupi target setoran dan memberi makan diri mereka sendiri beserta keluarga. Mengingat kesulitan yang mereka hadapi, sangat dapat dipahami (namun tetap tidak dapat diampuni) apabila mereka meluapkan kekesalannya dengan kekerasan dan tindakan yang tidak beradab.

Masalah mereka ada pada subyek demonstrasi, yaitu pemerintah, serta tuntutan demonstrasi, yaitu pelarangan taksi berbasis aplikasi, yang menurut hemat saya (dan banyak orang yang telah belajar ekonomi) terang-terangan salah sasaran. Mengapa?

Jawabannya sederhana, kemunculan taksi berbasis aplikasi hanyalah respons dari masalah sebenarnya, yaitu KARTEL (atau populer disebut MAFIA) PERUSAHAAN TAKSI

Sekarang, mengapa saya berani mengklaim bahwa penurunan omzet taksi, yang berdampak pada penurunan pendapatan supir taksi konvensional, merupakan dampak dari keberadaan kartel perusahaan taksi?

1. Kartel secara sengaja mengurangi persaingan di antara perusahaan taksi dan menyebabkan perusahaan taksi malas berinovasi

Apabila pembaca belum tahu, penetapan tarif batas bawah taksi dilakukan tidak lain oleh kartel pengusaha angkutan darat Organda, bukan oleh pemerintah. Bahkan unsur pemerintah yang mengawasi persaingan usaha, KPPU, juga mengingatkan dari jauh-jauh hari bahwa penetapan tarif taksi di Jakarta merupakan bentuk persaingan usaha yang tidak sehat dan pantas disebut kartel.

Ini kata KPPU (bisa dilihat di tautan sebelumnya)

….Sementara itu, terkait dengan penetapan tarif yang dilakukan asosiasi pelaku usaha baik tarif batas atas maupun tarif batas bawah, maka hal tersebut merupakan bentuk nyata dari kartel yang dipastikan melanggar UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat….

Ironis apabila pengusaha taksi menuntut pelarangan Uber dan GrabCar atas dasar melawan hukum padahal mereka sudah bertahun-tahun melanggar hukum (belum lagi hukum perburuhan untuk pembayaran supir taksi, dst.)

 

Lebih celakanya, pemerintah (di level pusat maupun daerah) sepertinya merestui keberadaan kartel taksi dengan membiarkan Organda menetapkan batas tarif bawah. Lalu pembaca mungkin bertanya, apa dampak dari keberadaan batas tarif bawah taksi?

Dengan adanya batas tarif bawah, para pengusaha taksi setidaknya tahu bahwa pesaingnya (misalkan Ekspres v. Blue Bird) tidak akan “berperang” harga, sehingga mereka tidak perlu terlalu agresif untuk mencari penumpang. Cukup dengan memastikan bahwa taksi tidak jelek-jelek amat (seperti taksi Kosti atau taksi gurem lainnya, misalkan), mereka pasti akan dapat penumpang.

Mengetahui bahwa penumpang kelas menengah atas di perkotaan tidak punya alternatif (kendaraan umum) lain untuk pergi dari titik A ke B tanpa kena panas/hujan, apa yang mendorong pengusaha untuk memastikan bahwa penumpang mereka mendapat pelayanan terbaik? Mungkin ada, tapi minim.

Mari kita ambil contoh kelakuan banyak taksi konvensional di jalanan ibukota yang sering jadi keluhan:
(1) supir tidak tahu jalan dan malas cari tahu (menggunakan GPS)
(2) supir sering tidak mau mengembalikan kelebihan uang
(3) taksi sering “hilang” saat hujan, padahal banyak taksi ngetem di tempat-tempat tertentu
(4) supir bau
(5) taksi tidak menerima pembayaran non-tunai (bahkan bagi taksi yang dilengkapi alat pembayaran non-tunai)
(6) tidak bisa pesan taksi menggunakan aplikasi ponsel, dan kalaupun ada, seringkali aplikasinya tidak ramah pengguna (user-friendly)

….dan sederet keluhan lainnya. Pengusaha taksi seringkali berdalih bahwa mereka tidak mampu bersaing dengan platform Uber atau GrabCar dan mengatasi keluhan-keluhan tersebut, yang secara tidak langsung menyiratkan bahwa mereka tidak punya uang untuk berinvestasi pada platform atau SDM supir yang lebih kompeten. Namun apakah benar?

2. Keberadaan kartel perusahaan taksi memungkinkan pemilik usaha taksi menyedot keuntungan tidak wajar lewat setoran harian yang tinggi

Salah satu tantangan bagi supir taksi adalah memenuhi target setoran harian ke perusahaan dan akhir-akhir ini menjadi masalah. Perusahaan bisa saja berdalih bahwa setoran tersebut diperlukan untuk membiayai pembelian armada serta operasional sehari-hari, namun tahukah pembaca bahwa pengusaha taksi sebenarnya mampu menurunkan setoran harian bagi sopir taksi dan tetap menikmati keuntungan yang sehat?

Mari kita lihat laporan keuangan Blue Bird (BIRD.IJ) dan Ekspres (TAXI.IJ) sebelum mereka IPO untuk melihat keuntungan yang sebenarnya diraup oleh keluarga pemilik usaha taksi*

Pada tahun 2013, pemegang saham Blue Bird (sebelum go public) menaruh modal di induk Blue Bird Group sebesar Rp 1,14 triliun dan meraih keuntungan setelah pajak sebesar Rp 707 milyar. Ini artinya sebelum go public, pemegang saham Blue Bird mendapatkan keuntungan bersih setelah pajak sebesar 62% dari modal yang ditempatkan.

Pada tahun 2011, pemegang saham Ekspres (sebelum go public) menaruh modal di induk Ekspres sebesar Rp 206 milyar dan meraih keuntungan setelah pajak sebesar Rp 60 milyar. Ini artinya sebelum go public, pemegang saham Ekspres mendapatkan keuntungan bersih setelah pajak sebesar 29% dari modal yang ditempatkan.

Pembaca yang belajar ekonomi mungkin tahu bahwa dalam pasar yang bersaing sempurna, keuntungan para pemegang saham seharusnya sama dengan imbal hasil dari menempatkan modalnya dalam usaha lain (misalkan imbal hasil modal untuk usaha tempe akan sama dengan usaha tahu). Mari kita ambil rata-rata imbal hasil tahunan IHSG selama 10 tahun terakhir, kira-kira 15-16%, sebagai patokan. Imbal hasil yang melebihi angka tersebut dapat dianggap sebagai rente yang didapatkan perusahaan.

Apabila kita memakai return IHSG sebagai patokan, ini berarti keluarga pemilik Blue Bird mendapat keuntungan “lebih” sebesar 46-47% di tahun 2013, sedangkan keluarga pemilik Ekspres mendapat keuntungan “lebih” sebesar 13-14% di tahun 2011.

Saya tidak berani berandai lebih jauh (karena saya tidak punya data di tahun-tahun sebelumnya), namun kenyataan bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata saat mereka masih menjadi perusahaan tertutup mengindikasikan bahwa keluarga Djokosoetono dan Sondakh (pemilik Blue Bird dan Ekspres) meraup banyak rente dari keberadaan kartel taksi.

Kenyataan bahwa supir taksi Blue Bird dan Ekspres mendapat gaji sekitar Rp 4 juta/bulan sebelum menjamurnya taksi berbasis aplikasi, atau kurang lebih sama dengan take home pay pasaran untuk supir pribadi dan rental, mengindikasikan bahwa rente yang didapat oleh pengusaha taksi tidak dibagi (atau hanya sedikit dibagi) dengan supir taksi mereka. Dengan kata lain, the owners take it (approximately) all~

3. Pahlawan kapitalisme, Uber dan GrabCar, hanya melawan keserakahan kartel taksi

Bayangkan apabila pembaca bekerja dengan pendapatan Rp 4 juta per bulan dengan kondisi kerja yang brutal seperti supir taksi (yang harus bekerja Senin-Minggu, >80 jam per minggu). Hanya supir lama atau supir yang baru datang dari luar Jabodetabek yang mungkin bersedia diperlakukan seperti itu. Mungkin kebanyakan pengemudi taksi hanya bisa tabah, dan jangan heran apabila pelayanan mereka tidak bisa prima (terutama dengan kasus supir mengantuk, yang pernah penulis alami).

Datanglah Uber dan GrabCar, yang memungkinkan supir dan pemilik mobil untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik dengan tarif yang lebih murah dari taksi (mengingat modal awal ditanggung oleh pemilik mobil, bukan Uber). Mereka bukan bagian kartel sehingga mereka tidak perlu mengikuti harga kartel.

Kenyataan bahwa mereka belum membayar pajak membuat mereka “dituduh” diuntungkan tidak wajar, namun apabila mereka memiliki net profit margin yang sama dengan Blue Bird (kira-kira 20% dari pendapatan), dan dengan pajak korporasi sebesar 25%, secara kasar mungkin mereka hanya perlu menaikkan pendapatan kotor/tarif sebesar (100%/(100%-25%) atau sekitar 33,3% untuk mempertahankan keuntungan di level yang sama. Kenaikan tarif 33,3% pun masih membuat mereka bisa berkompetisi dengan taksi konvensional**.

Lebih jauh lagi, inovasi yang ditawarkan oleh Uber dan GrabCar, seperti cara pembayaran yang secure (lewat kartu kredit) ataupun tunai, pengemudi yang melek teknologi (menggunakan GPS alih-alih minta dipandu penumpang), serta aplikasi yang memungkinkan pengemudi dinilai oleh penumpang, juga memberi nilai tambah lebih yang tidak ditawarkan taksi berbasis aplikasi. Penumpang yang rasional secara ekonomi jelas akan lebih memilih Uber dan GrabCar (terkecuali saat terjadi surge pricing).

Di titik ini pembaca seharusnya sudah memiliki gambaran umumnya: saat ini, rente-rente pengusaha taksi, yang membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat (dan tidak sesuai semangat kapitalisme berbasis persaingan sehat) serta secara tidak langsung “menindas” supir taksi, sedang berkurang oleh kehadiran pesaing baru.

Lebih hina lagi, pengusaha taksi, yang tidak mau kehilangan rente, mencoba “menipu” supir taksi dengan menggambarkan Uber dan GrabCar sebagai pihak yang menggerus keuntungan mereka, meskipun perusahaan taksi konvensionallah yang tidak mau berinovasi, memaksakan tarif tetap tinggi, dan menolak mengurangi setoran supir taksi.

Jadi, mungkin akan lebih baik apabila supir taksi bangkit melawan perusahaan mereka, yang gagal berinovasi dan terlalu serakah untuk bersaing secara sehat dan mendorong Organda untuk menghapus tarif bawah.

Mungkin pemerintah juga bisa menjadi bijak dengan mengikuti rekomendasi KPPU untuk melarang tarif bawah serta mendorong kapitalis-kapitalis baru untuk masuk ke industri taksi yang dikuasai kartel, sehingga rente-rente dapat dihilangkan dan kesejahteraan supir dan penumpang dapat meningkat. Ya, tapi mungkin saja itu semua hanya tinggal mungkin…

CMIIW….

Notes:

[Revisi 22 Maret 2016, 21.25: ROE Blue Bird 2013 seharusny 59%, bukan 62%]

*Mengapa saya ambil ukuran sebelum IPO? Pasar modal secara umum cukup efisien dalam mengalokasikan modal (itu pasar bebas!). Apabila return on equity PT X sebelum IPO berada di, katakanlah 100%, ekspektasi pertumbuhan di masa depan 0%, serta katakanlah interest ratecost of capital = 10%, maka NPV dari saham PT X tersebut adalah 10x lipat dari par value modal disetor yang tertera di laporan keuangan, sehingga sisanya akan dimasukkan ke dalam item additional paid in capital. Jadi, setelah IPO, return on equity akan converge ke cost of capital sebesar 10%, bukan di angka awal sebesar 100%.

**saya tidak yakin mereka sekarang sudah mencapai titik untung, mengingat promosi yang masih jor-joran. Namun apabila dengan tarif normal mereka sudah untung, saya tidak yakin mereka mau menaikkan tarif sebesar 33,3%.

#PrayforJakarta and Capital Outflow Nonsense

Sebelum memulai post ini, izinkan saya mengucapkan turut berbelasungkawa bagi korban yang meninggal dunia akibat serangan bom dan baku tembak di Sarinah hari ini. Mari doakan pula agar korban yang terluka bisa pulih dan pihak berwenang dapat menangkap pelaku kejahatan yang keji ini.

Namun demikian, lagi-lagi insiden seperti ini menunjukkan betapa lebih berbahanya punya pengetahuan yang setengah-setengah dibandingkan tidak tahu sama sekali. Sudah lihat pesan ini (atau sejenisnya) di grup masing-masing? (Note: saya dapat pesan ini di banyak grup. Literally)

image1

Walaupun saya bukan tipe orang yang menggunakan tagar #prayforxxxxx dalam situasi apapun (setahu saya, Tuhan tidak mengikuti akun-akun media sosial saya), ada baiknya kita meluruskan kekeliruan bahwa tagar semacam #PrayforJakarta bisa membawa nilai tukar Rupiah ke 17.000 secara sederhana.

Tagar #PrayforJakarta tidak akan berpengaruh banyak terhadap nilai tukar atau perekonomian. There, I said it. Mengapa?

1.Investor besar secara umum tidak melihat Twitter (atau media sosial manapun) untuk mengukur risiko suatu negara

Investor yang serius dan yang memiliki pengaruh di pasar (para fund manager untuk reksadana, dana pensiun, investor individual yang kaya, etc.) menggunakan riset dari sumber-sumber yang lebih terpercaya (seperti Bloomberg, Reuters, berita lokal dari Antara, Kompas, etc.). Lagipula, mereka sangat mungkin terlalu sibuk menghasilkan uang untuk punya waktu membuka Twitter, Path, atau grup WhatsApp di jam kerja, tidak seperti anda.

2. Risiko keamanan penting, namun bom teroris seperti di Sarinah bukan merupakan ancaman yang berpengaruh secara serius terhadap perekonomian

Reputasi keamanan Indonesia mungkin akan turun menyusul bom dan baku tembak di Sarinah, namun institusi asing secara umum telah memperlakukan Indonesia sebagai negara dengan risiko keamanan sedang sejak lama. Sebagai contoh, pemerintah Inggris tidak banyak mengubah pandangan mereka terhadap risiko keamanan di Indonesia menyusul bom Sarinah.

Selain itu, apabila kejadian di Sarinah hari ini tidak berulang setiap hari (misalkan seperti teror setiap hari yang terjadi di Suriah atau Afghanistan), aktivitas ekonomi tidak akan banyak terganggu. Anda akan tetap pergi ke mall di akhir pekan, pabrik akan tetap buka, and life goes on. Investor juga sepertinya sadar akan hal ini; Rupiah turun mengikuti tren mata uang Asia lainnya (bahkan pelemahan tersebut cukup rendah mengingat hari ini Bank Indonesia menurunkan suku bunga) dan pelemahan IHSG lebih ringan dibandingkan dengan pelemahan di bursa-bursa Asia lainnya.

3. Foreign Direct Investment tidak akan ditarik karena satu bom dan trending topic.

Okay, tempatkan anda di posisi, misalkan, Honda, Schneider Electric, atau Toyota. Anda sudah keluar ratusan juta dollar untuk membangun pabrik di daerah Karawang atau Bekasi, mempekerjakan puluhan ribu karyawan, serta punya target pengiriman barang yang harus diselesaikan segera. Mungkinkah anda tutup semua produksi anda dan keluar dari Indonesia hanya karena melihat #PrayforJakarta menjadi trending topic worldwide, padahal anda tahu bahwa hal yang sama masih memiliki peluang yang sangat kecil untuk terulang kembali di masa depan dan tidak akan berpengaruh pada kemampuan produksi anda?
4. Hubungan antara arus modal keluar, tingkat tabungan, dan jumlah uang beredar dalam pesan tersebut keliru besar

Pertama-tama, jumlah uang beredar secara umum ditentukan oleh bank sentral; ia tidak dipengaruhi oleh arus modal masuk/keluar. Kalaupun kalian melihat hubungan antara arus modal masuk dengan jumlah uang beredar, itu biasanya terjadi karena bank sentral mencoba menahan nilai tukar dengan meningkatkan jumlah uang beredar agar eksportir tidak rugi (nilai tukar yang tinggi membuat eksportir tidak kompetitif). Persetan dengan pernyataan bahwa arus modal keluar meningkatkan jumlah uang beredar.

Berikutnya, peningkatan arus modal keluar seharusnya ditandai dengan penurunan investasi di dalam negeri atau peningkatan jumlah tabungan nasional, jadi pernyataan bahwa arus modal keluar menurunkan jumlah tabungan nasional sangatlah absurd.

[Secara teknis, persamaan identitas arus modal keluar adalah (X-M) = (S-I), atau net export (NX) = net capital outflow (NCO). Dalam dunia nyata, NX merepresentasikan neraca transaksi berjalan/current account, dan NCO merepresentasikan neraca arus modal/financial account, sehingga current account = financial account pada balance of payment]

Dengan demikian, saya tidak perlu panjang lebar menjelaskan bahwa corollary dari pernyataan-pernyataan absurd di atas terang-terangan salah. Sebagai tambahan perspektif, pelemahan ke 17.000 adalah sekitar 18%, kira-kira mirip dengan pelemahan Rupiah tahun lalu hingga ke titik terendahnya di bulan Oktober. Ini artinya bom Sarinah (yang terbatas dampaknya di daerah Jakarta Pusat) punya efek yang sama terhadap ekonomi Indonesia dengan pelemahan ekonomi China (10x lipat Indonesia) dan Amerika Serikat (>15x lipat Indonesia) digabung. Kurang masuk akal.

Lebih absurd lagi pernyataan bahwa jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga naik secara bersamaan, sehingga menyebabkan gagal bayar. Demand and supply, people! Kenaikan penawaran akan menurunkan harga, dalam kasus ini suku bunga. Mungkin saja keduanya naik bersamaan, tapi ini artinya terjadi kenaikan permintaan kredit, yang berarti tagar #PrayforJakarta membuat orang ingin berbelanja, membeli rumah/mobil, dan membangun pabrik (???).

Gagal bayar? Inflasi? Krisis? Nonsense. Biasakan kritisi pesan yang anda terima di jejaring sosial anda. Silakan pasang tagar #PrayforJakarta tanpa takut bahwa anda akan membuat Rupiah naik ke 17.000, walaupun saya tidak menyarankan hal tersebut, mengingat Tuhan tidak follow akun medsos anda.

Lain Penyakit, Lain Obat: Impor Beras

Apakah impor beras adalah penyebab masalah defisit beras di Indonesia, sehingga perlu dibatasi?

Summary: masalah defisit beras di Indonesia terjadi karena masalah rantai pasokan (supply chain) yang buruk dan konsumsi berlebihan, bukan karena serangan beras impor. Impor beras hanya gejala dari masalah tersebut, sehingga pembatasan impor tidak akan efektif dan bisa berbahaya. Sama seperti mengobati sakit kepala akibat darah tinggi dengan paracetamol.

.

Saya seringkali takjub dengan betapa jarangnya logika sederhana dipakai dalam pembahasan isu-isu yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Seakan-akan hanya dengan menyisipkan frase “demi rakyat”, anda dapat membenarkan kebijakan yang miskin logika.

Untuk membuktikan pernyataan saya di atas, mari kita lihat persoalan publik yang terus berulang selama bertahun-tahun, yaitu masalah impor beras.

Selama ini, terjadi ketakutan mengenai “serangan” beras impor dari luar negeri, misalkan dari Thailand atau dari Vietnam. Narasi umumnya adalah: “Indonesia negara agraris, kok impor beras”

Kekhawatiran umum masyarakat adalah bahwa beras impor membuat beras lokal tersingkir, mematikan penghidupan petani, dan membuat kita diperbudak oleh beras Thailand atau Vietnam yang saat ini lebih murah. Dengan demikian, adalah wajar, toh, kalau pemerintah membatasi impor beras?

Masalah utama dari logika (atau ketiadaan logika) pembatasan impor beras dapat dirangkum dalam pertanyaan berikut: apa yang ingin kita capai dengan membatasi impor beras?

Mari kita lihat beberapa jawaban umum yang digunakan untuk membenarkan impor beras:

  1. Untuk mempertahankan kedaulatan pangan Indonesia
  2. Untuk memastikan agar petani lokal tidak tersingkirkan dengan beras asing
  3. Untuk mendorong produksi pangan nasional

Tanggapan saya? Bullshit. Utter nonsense.

Mari kita lihat pola produksi dan konsumsi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Saya mendapat data produksi beras lewat BPS (data produksi GKG, dikali faktor konversi GKG ke beras sebesar 58%), sedangkan saya menghitung data konsumsi dengan menggunakan data konsumsi beras per kapita dari University of Arkansas serta data penduduk BPS.

Production (ton)

Consumption (ton)

2014

41,090,949.70

37,527,360.00

2013

41,342,231.22

37,173,422.65

2012

40,052,553.08

36,740,159.03

2011

38,139,004.32

36,298,610.40

2010

38,552,248.52

35,825,521.81

Jelas bahwa produksi beras nasional lebih besar dibanding konsumsi beras nasional, sehingga masalah ketahanan pangan seharusnya tidak menjadi masalah. Namun kalau anda lihat masalah beras di Indonesia, perubahan permintaan dan pasokan beras seringkali tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Biasanya, terjadi surplus beras di tingkat petani pada saat panen, sehingga harga menjadi sangat murah dan membuat petani kehilangan keuntungan yang signifikan. Di luar masa panen, harga beras merangkak naik karena petani sedang tidak panen beras, yang membuat pemerintah merespon dengan menaikkan kuota beras impor. Atau mungkin beras yang diproduksi di dalam negeri banyak yang menjadi tidak layak akibat proses penyimpanan yang tidak layak. Atau mungkin beras yang diproduksi di suatu daerah surplus beras tidak sampai ke daerah defisit beras akibat jalan rusak atau kapal yang saking kecilnya tidak dapat melintasi laut saat terjadi badai.

Lebih jauh tentang masalah rantai pasokan, kita semua sudah tahu bahwa pergerakan barang di Indonesia sangat tidak efisien dan mahal. Beberapa contoh anekdot yang sering dipakai adalah bahwa pengiriman jeruk dari Pontianak jauh lebih mahal dibandingkan pengiriman jeruk dari Shanghai. Rantai pasokan yang tidak efisien, ditambah dengan jumlah perantara yang banyak dari petani hingga ke konsumen, mendorong selisih harga yang diterima petani dan dibayarkan konsumen menjadi tinggi dan mengurangi keuntungan petani. Petani yang untungnya sedikit tidak akan bisa investasi dalam peralatan modern dan meningkatkan produktivitas.

Apa yang bisa kita simpulkan sejauh ini? Masalah kekurangan beras lebih diakibatkan oleh masalah rantai pasokan (supply chain) beras yang tidak baik. Apabila proses pengiriman dan penyimpanan dapat berjalan minim hambatan, mungkin kekurangan beras yang terjadi secara temporer dan terbatas di beberapa daerah tidak perlu terjadi. Namun apakah pembatasan impor dapat menyelesaikan keterbatasan beras temporer akibat rantai pasokan beras yang tidak efisien? Tidak.

Atau mungkin saja data produksi tersebut terlalu optimistis. Bisa jadi memang produksi beras di Indonesia kurang. Tapi jangan lupa bahwa produksi puluhan juta ton bisa tetap kurang karena konsumsi yang terlalu tinggi, bukan karena produksi yang terlalu rendah. Apa buktinya? Anda bisa lihat data dari University of Arkansas tentang konsumsi beras per kapita beberapa negara. Secara rata-rata, orang Indonesia mengonsumsi beras sebanyak 148.8 kg per tahun. Bandingkan dengan Malaysia, yang memiliki tradisi kuliner paling mirip dengan Indonesia, yang hanya mengonsumsi beras sebanyak 90,7 kg per tahun, atau orang Filipina, sebesar 118,6 kg per tahun. Toh konsumsi beras mereka yang lebih kecil tidak membuat mereka kelaparan, kan? Apabila konsumsi beras per kapita Indonesia sama dengan Malaysia, Indonesia akan memiliki tambahan kelebihan beras sebesar +/- 14 juta ton, yang bisa dengan mudah menjadikan Indonesia eksportir beras terbesar di dunia! Lain kali anda pergi ke warteg dan mengambil nasi segunung, ingatlah bahwa andalah yang bertanggung jawab atas defisit beras, bukan masuknya beras impor.

Kita bisa melihat bahwa masalah beras adalah seumpama seorang anak rakus yang suka jajan di luar rumah. Walaupun di rumah anak tersebut banyak tersedia nasi, ayam, sapi, serta sayur dan buah, ternyata pembantu di keluarga tersebut tidak bisa memasak. Sang ibu, yang marah ketika tahu bahwa anak tersebut tidak makan di rumah dan malah jajan 10 porsi nasi goreng setiap harinya, memutuskan untuk mengurangi uang jajan anak tersebut agar dia tidak jajan di luar dan mau makan di rumah. Apakah dengan mengurangi uang jajan otomatis membuat anak tersebut mau makan di rumah? Tidak, karena tidak ada yang masak di rumah!

Sama seperti anak tersebut, hal yang perlu anda ingat adalah bahwa keberadaan beras impor adalah gejala dari masalah beras di Indonesia, bukan penyebab dari masalah defisit beras di Indonesia. Larangan/pembatasan impor beras tidak akan mengatasi masalah apabila terjadi defisit beras di Indonesia, dan tidak diperlukan apabila terjadi surplus beras di Indonesia (buat apa impor dalam jumlah besar apabila beras dalam negeri berlimpah?).

Lagipula, impor beras yang terbuka dapat meredam gejolak harga di dalam negeri; apabila terjadi kekurangan produksi dalam negeri secara serius, harga tidak akan naik tajam karena pasar akan langsung bereaksi dengan menambah pasokan beras impor. Saya benci mengatakan hal ini, namun lebih baik kalau 26 juta rumah tangga pertanian berkurang keuntungannya akibat harga beras yang stagnan dibanding 250 juta orang Indonesia, banyak di antara mereka adalah orang miskin perkotaan, yang harus menderita karena harga beras tidak terjangkau terkait pembatasan impor*.

Apabila anda tahu bahwa pembatasan impor beras tidak efektif dan malah berbahaya, apa gunanya anda menyalahkan impor beras apabila defisit beras itu adalah akibat ketidakbecusan serta kerakusan anda sendiri?

Karena lebih mudah untuk menyalahkan serangan asing dibanding bercermin dan membenahi diri sendiri, bukan?

.

.

*) Ingat bahwa kalau anda ingin ada beras raskin yang cukup dan dapat disediakan secara massal bagi rakyat miskin, anda harus punya beras terlebih dahulu. Subsidi sebesar apapun dari pemerintah tanpa stok beras, yang mungkin harus diimpor, akan percuma.

**) Ilustrasi petani oleh Brad Collis

Automate: An Inquiry into the Future of Labours

The future is here, and it will impact our labour market in profound ways

The heyday of manufacturing workers will soon be gone

BKPM (Indonesia Investment Coordinating Board) once stated that one of the main advantages to invest in Indonesia is the relative abundance of cheap labours. While BKPM had erased the “cheap labour argument” as a key advantage following the directive of Office of President to eliminate cheap wages, many (if not most) of emerging economies try to lure investments, especially in manufacturing industries, by boasting educated, semi-skilled cheap labours. The labour advantages, that is abundance of educated (albeit rudimentarily) and cheap supply of labours, have drawn investments needed for emerging economies to expand its manufacturing base from developed countries through the mechanism of outsourcing for the last 40 years. The promotion of cheap labour wages in the early stage of development in many emerging countries have been met with considerable successes. Some early emerging economies that used to rely on cheap wages to attract investments, such as Taiwan, Malaysia, and Mexico, has emerged from low income countries into upper middle income countries by the turn of 21st century.

Since the 1990s, not only the biggest of corporations are taking advantage of cheap labours in most part of Asia; many mid-sized corporations in Western Europe, North America, and Japan have offshored (in the form of outsourcing) their manufacturing jobs to China, India, Southeast Asia, Latin America, and (recently liberalised) Eastern Europe. With low oil price during the 1990s and early 2000s (hence lower transportation costs) and increasingly fierce competition drive corporations that used to hire local workers in developed countries to developing countries like Indonesia in search of higher profit margin, much to the resentment of politicians and manufacturing workers in the developed countries. Even with incentives to boost manufacturing sectors in developed countries, e.g. tax credits for products made locally to rising waves of protectionism that proliferates after the late-2000s global financial crisis, we are still seeing loss of manufacturing jobs in the United States and many other countries globally.

Notwithstanding, the prevailing long-term trend of manufacturing job loss due to offshoring may be halted due to recent high-profile in-shoring/re-shoring (moving back manufacturing jobs to developed countries) program by big corporations, such as General Electric’s plan to reopen its appliance plant in Kentucky and National Cash Register’s plan to build ATM in Georgia. Boston Consulting Group projected that reshoring will bring back 5 million jobs to the United States’ economy by 2020. This trend may reverse the trend of decaying manufacturing sector in developed economies, especially United States and significant enlargement of manufacturing sector in developing nations.

Despite the rising cost of labours in emerging economies, especially in China, which is expected to rise by 18% annually (also the souring industrial relation in Indonesia regarding minimum wages) often cited as the reason of reshoring, the trend of bringing back manufacturing jobs to developed (home) countries is somewhat more perplexed than what it seems to be. Amongst other significant reasons are the need of faster shipping time, lack of coordination between offshored factory with engineers and other creative workers back home, and rising shipping costs due to higher fuel prices. Another reason, the one that may accelerate further trend of reshoring, is the difference in productivity due to differences in human capital. While it is obvious that workers in developed countries are better educated, hence deliver higher productivities, the changing dynamics of manufacturing sectors will make human capital differences a major determinant in the rise or fall of manufacturing sectors in every economies, developed or developing.

What will be the changing dynamics of manufacturing sectors worldwide? It is new technologies that are continuously being perfected, namely intelligent robotics and three-dimensional printing (3D-printing). These two technologies have one common denominator: (almost) complete automation. Rifkin (2012) even advocated that three-dimensional printing may be the manufacturing driver of Third Industrial Revolution, a concept that has been endorsed by European Union. Advanced robotics may also be a part of Third Industrial Revolution, as the new generation of robots are able to acquire skills in a way human acquire skills and do things in a far greater precision and far more extreme circumstances, eliminating the needs of most manual jobs in manufacturing process. Facing the more automated manufacturing process, one should take caveat that the automation will drive structural change in labour market, which will be discussed further.

“They are more efficient and effective at getting the jobs done, and they don’t demand pay raise and bonus every year”

Structural Change in Labour Market: Theoretical & Practical Background

In order to see the companies hiring and firing decision in the presence of automation process (three-dimensional printing and advanced robotics), we first discuss the mechanism of automation, the cost structure of automation process, and the type of labour used in such process. We will then analyse the cost structure of contemporary manufacturing process (with or without presence of basic robotics) and determining the break-even cost of capital in respect to cost of labour. However, since the cost structure vary by firms, the cost structure presented in this paper will be analysed qualitatively. Further, we will analyse the impact of structural change to how variation of quality of human resources between countries will affect their manufacturing sector continuity and its implication on emerging economies’ labour market, especially in the case of Indonesia.

As per usual in the labour economics model, we will assume perfectly competitive labour market and goods market (firms are price taker for labour wages and price of firm’s goods). Firms, therefore, are assumed to have zero economic profit. However, in this model, firms do not have to adhere the assumption of zero hiring & firing costs. This model also assume zero income tax for firm’s accounting profit.  We also assume labour supply function and price in the output market remain constant.

How is the present cost structure of labour affecting a firm? Eventhough being a price taker, a firm faces a non-linear long-run workers’ cost function as the result of decreasing marginal productivity. Firm firstly will experience downward average total cost function due to reduction of average fixed cost as the firm produce more Up to certain point, nevertheless, firms should eventually encounter the upward sloping cost function, either due to overtime pays for working for longer hours, increased supervision and management costs for overseeing large sum of workers. In order to retain focus on the employment issues, we will assume that for any alternatives, costs outside the labour and capital costs remain constant. That way, we will find that variation of long run average total cost depends solely on wage (non-linear or linear) and the cost of capital (constant or almost flatly linear).

In current situation, labour costs may compose considerable portion of cost structure of a firm, adhering to Marshall’s Rule of Derived Demand. This is especially true in emerging economies, where cheap labours disincentivise a firm to operate with greater portion of labour to capital. However, given the nature of workers that are prone to diminishing marginal productivity, propensity to demand wage increase, characteristic differences across workers, and physical limitation to work in extremes condition (non-stop operation, extreme manufacturing needs, etc.) has led workers to have dynamic level of productivity given the static wage. After workers’ wage level has increased high enough, firms are compelled to switch to capitals or send the work to be done overseas, where the wage level are significantly lower compared to the home countries (offshoring). Many firms, given the limitation of machineries development, have historically off-shored manufacturing works after resorting to capital have become unfeasible, as argued earlier.

The cost structure of automated works, whether by advanced robotics or three dimensional printing technologies (or both), are significantly more predictable to current manufacturing cost structure. Three dimensional printing allow manufacturers to create arrays of bespoke goods (often with extreme needs that cannot previously be achieved with current manufacturing process) without the associated increased costs of production due to increased variations (as assumed by neoclassical economic theories). Advanced robotics will be nearly perfect substitute to manufacturing workers as-we-know-it; new generation robots are able to be trained in the way human workers are trained (lower cost compared to maintenance for current generation of robot and program coding) and are able to work almost continuously  without diminishing marginal productivity in the short run and surely will not ask for raise.

In economic sense, more automated works will significantly reduce the ratio of wages to the overall cost structure, hence making firms less affected by increase (and also decrease) of wage level and workers more flexible to ask for raise. Since automated works command linear total cost in respect to quantity produced and relatively low share of wages to cost structure, the firm’s average total cost will remain fairly constant or flatly linear, assuming ceteris paribus. Such constancy will reduce uncertainty and (surprisingly) spur investments in manufacturing sector, creating additional jobs in manufactoring sectors, although may not replace the number of workers to the level without presence of comprehensive automation.

When will firm decide to automate? Since the capital used between the option to fully automate and to use the current state of technology used by firms, we cannot assess the options with isocost-isoquant assessment. Rather, we will focus only on cost-structure comparison between the options, and find indifference point, given the parameters and exogenous variables in the cost structure.

Now, even small creative businesses can own one of these machine at affordable price

A rational firm, according to the equation, will change the structure when the present value of savings incurred by shifting to automation exceeds the severance costs, given the same quantity produced by the two alternatives. When we assume the severance costs as zero, the equation may be reduced and the decision to shift occurs when the automation lower the total cost of production compared to the manufacturing process occured given the same quantity produced. We have to bear in mind that the shift to automation as given above does not necessarily imply that the quantity produced by firm stays the same; when (and most likely) the quantity produced rise, the total costs are proportioned to the initial quantity produced so that the comparison can be feasible. For example, when initial quantity produced is 8,000 and automation (whether by using advanced robotics or three-dimensional printing) drive up production to 10,000 unit, we then will multiply the total cost by the factor of 80%.

The equation does not require the wage for the two production to be the same. In fact, it will be an exceptional case when we have the same wage level for the two manufacturing process. While in the traditional manufacturing process we are considering “workers” as the people who manually operate the machines on the assembly line, manufacturing workers in the era of advanced robotics and three-dimensional printer will be of much higher skills, such as robot trainers, CAD (Computer-Aided Design) drafter, quality controller, and (more) maintenance workers, leaving almost none of the manual jobs performed even in today’s most sophisticated factories. As these workers possess higher skills that can be obtained only in vocational colleges, workers with lesser education, namely high school graduates and lower, will be hit the most when the price of advanced robotics and three-dimensional printer have been low enough to be economically feasible.

The temporary relief for low- or semi-skilled manufacturing workers are these technologies are not yet ready for the mass production. Three-dimensional printers’ uses are still limited to prototyping in large corporations or artisan and hobbyist products, which have low quantity output and subject to high degree of customisation. Advanced robotics are also still in its development stage, with only perfected prototypes so far have been produced. However, given the trend of technological progress in the course of modern human history, we may expect these full-automation technologies to revolutionise the manufacturing sectors worldwide in as late as two decades. By then, we will see the decline in the number of manufacturing jobs worldwide, with the available jobs reserved to specialised, highly-skilled workers.

Effects of Automation and Policy Implications

We have so far noticed that once the three-dimensional printing and advanced robotics become available for mass-production manufacturing process, the number of manufacturing jobs will eventually decline globally. However, another part of the story is that the job losses are not distributed proportionately. Assuming the maintenance of status quo until the arrival of the two automation processes, we will find that while the total jobs are declining, the manufacturing job losses in the industrialised countries will likely be assuaged or even add jobs (in certain circumstances) due to more technology-ready population. Industrialised countries have advantages over developing countries or even economically-stagnated developed nations in terms of higher quality education system that is available to most of the population. Emphasis on creative culture and hard working cultures will be of much help, since the need of creative works, which put emphasis on mental ability, will extend to automatised world of manufacturing works.

While the manufacturing job losses are ameliorated on developed countries, developing countries and struggling developed countries will be disadvantaged by automation. The relatively lower level of educational attainment of the population, lower level of affluence to afford additional training to suit in another industries, and lower level of creative class on the society will make once thriving manufacturing sectors, propelled by outsourcing demand from developed countries, will be downsized, for the automated manufacturing process does not rely on cheap labours, rather on proximity to main market and the availability of highly skilled labours. This trend is magnified by the reality that many high value-added, innovation-driven corporations are based on a few countries, especially United States, Germany, South Korea, and other traditional center of innovations, leaving most developing countries relying on service sectors, basic manufacturing, and extractive industries.

The potential challenge posed by automation trend in the future will be a key issue for struggling Indonesia’s manufacturing sectors. While constantly adding jobs since the 1998 crisis, the manufacturing job growth have been significantly lower compared to the pre-crisis era. The manufacturing problems today may be attributed to internal, unsystemic factors such as inefficient bureaucracy, rampant corruptions, souring industrial relations, and poor infrastructures. While the governments are working hard on eliminating these obstacles to the manufacturing sectors, we cannot guarantee that manufacturing job figures will improve even after elimination of high-cost economy should the improved investment climate comes when the automated manufacturing process have been widely implemented and Indonesian workers cannot compete globally with manufacturing workers in developed countries, which have significantly higher productivity.

With most of the jobs are done by those advanced machineries, these kind of view will become increasingly rare

The almost-certain possibilites that the world will move toward fully-automated manufacturing processes leave us no option in order to strengthen and prevent the significant loss of manufacturing jobs but to increase the human capital of Indonesian workers and especially future generations of workers. The increase in human capital to harness high-skilled workers can only be attained by significant reform in the education system. However, the current curriculum of Indonesia, which gives weak emphasis on creativities (more emphasis on rote memorizing than putting theories into analysis in examinations) and IT literacy are not good starting points to compete with workers in the foreign soils. Moreover, the availability of decent and proper education (up to the standard set in the curriculum) to mass population is poor, with only few percentiles of students in Indonesia are introduced to basic proper knowledge of information technology and practical applications to harness the benefits of information technology.

In qualitative terms, Indonesian workers and future workers are ill-equipped to face the wave of manufacturing automation and are prone to significant loss of manufacturing jobs. If government is commited to protect and adapt Indonesian manufacturing sector, the primary homework for the government is to update the curriculum, teachers’ competences, and educational infrastructures across the nation, so that the students will learn the relevant skills that are needed to thrive in the age of three-dimensional printing and advanced robotics. Only with relevantly-skilled workers will Indonesian manufacturing sector adapt in the Third Industrial Revolution, without having to deal with the painful loss of a sector that employs more than 11 million workers.