Mengapa Harga Tidak Turun (Sesat Pikir Aksi 20 Maret 2015)

Menyigi tuntutan dalam aksi 20 Maret 2015

Advertisements

[Sebelum membaca lebih lanjut, pembaca yang budiman perlu mengingat bahwa penulis adalah orang yang sangat tidak tertarik pada muatan-muatan politik dan hanya tertarik membedakan fakta dari fantasi]

(Update 20/3, 21.21: terdapat beberapa kata yang kurang lengkap dan harus ditambahkan)
(Update 20/3, 23:46: terdapat kesalahan penulisan pada paragraf {Tuntutan nomor (4)….}, premis kedua menyebabkan premis pertama, seharusnya premis pertama menyebabkan premis kedua)
(Update 21/3, 09:49: mengganti frase “reformasi birokrasi” menjadi “pemberantasan mafia”, karena pengertian yang pertama terlalu sempit, serta memperjelas bagian proof by contradiction)

Ada banyak alasan untuk tidak datang dalam aksi 20 Maret yang diselenggarakan oleh para kawan-kawan mahasiswa aktivis. Pertama, seperti layaknya aksi pada umumnya yang diselenggarakan di ruang terbuka selama berjam-jam di siang hari, aksi 20 Maret dapat menyebabkan kenaikan risiko kanker kulit. Mungkin bisa diatasi dengan penggunaan krim tabir surya, namun mengoleskan tabir surya di tengah aksi akan terkesan sangat aneh. Berikutnya, cuaca akhir-akhir ini sangat panas dan akan sangat sulit untuk pergi ke Starbucks terdekat untuk membeli Frapuccino® saat melakukan aksi. Ketiga, pergi dan pulang ke pusat kota akan sangat macet dan menghambur-hamburkan bensin yang kini tidak disubsidi lagi oleh negara.

Oke, mungkin penulis terkesan seperti a**hole, namun penulis percaya bahwa apabila sebuah panggilan aksi didasarkan pada sesuatu yang penting dan mendesak, kita para calon elit-elit bangsa yang masih memiliki idealisme dapat mengatasi ketidaknyamanan à la kelas menengah ngehe seperti yang disebutkan di atas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Namun apakah tuntutan-tuntutan dalam aksi 20 Maret 2015 adalah penting dan mendesak? Mari kita kaji…

Ada 4 tuntutan yang diserukan dalam aksi 20 Maret 2015, yaitu:

1. Perkuat KPK sebagai Lembaga Pembawa Gerbang Rezim Anti-Korupsi
2. Reformasi POLRI demi Terwujudnya Kepolisian yang Bebas KKN
3. Bersihkan Demokrasi dari Oligarki
4. Turunkan Harga dengan Memberantas Mafia

Penulis tidak akan membahas tuntutan nomor (1), (2), dan (3) karena penulis mengetahui batasan pengetahuan sendiri. Namun demikian, penulis sangat terganggu dengan tuntutan nomor (4) yang menyuarakan penurunan harga dengan pemberantasan mafia.

Really, people?

Tuntutan nomor (4) bisa diubah menjadi kalimat berikut: jika kita memberantas mafia, maka kita dapat menurunkan harga. Ada dua premis dalam tuntutan nomor (4); premis pertama adalah memberantas mafia (premis X) dan premis kedua adalah menurunkan harga (premis Y). Menurut logika berpikir para kawan-kawan aktivis, premis pertama menyebabkan premis kedua, atau dalam bahasa logika formal: jika X maka Y (X → Y). Dengan demikian, kita bisa melakukan proof by contradiction untuk membuktikan kesahihan logika berpikir kawan-kawan aktivis 20 Maret.

Premis I: …..dengan memberantas mafia (terdapat cara untuk memberantas mafia)

Pertama, kita perlu meluruskan pengertian mafia dalam kasus ini. Terdapat pergeseran makna ketika mafia diserap dari bahasa aslinya ke bahasa Inggris lalu ke bahasa Indonesia. Dalam bahasa aslinya (Italia dengan dialek Sisilia), mafia diserap dari bahasa Arab untuk menyombongkan diri (bragging). Mafia kemudian digunakan sebagai julukan bagi sindikat penjahat keturunan Italia-Amerika yang terorganisasi. Dalam konteks Indonesia, mafia digunakan sebagai kata yang melingkupi semua jenis kegiatan pihak-pihak (biasanya elit-elit swasta atau pemerintahan) yang terorganisasi dan merugikan rakyat banyak (biasanya lewat korupsi atau kegiatan memburu rente). Kita tertarik untuk melihat apakah premis pertama, yaitu terdapat mekanisme bagi masyarakat madani untuk memberantas mafia, adalah benar. Secara singkat, ya, terdapat mekanisme untuk memberantas mafia di Indonesia dalam bentuk apapun. Terdapat kasus paling menonjol dalam rekayasa sosial menuju pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu Singapura di era Lee Kuan Yew. Singkatnya, premis I adalah benar.

Premis II: Kita menurunkan harga…. (terdapat cara untuk menurunkan tingkat harga umum)

Konsekuensi dari premis menurunkan harga adalah bahwa kita ingin menciptakan deflasi (atau anti-inflasi). Apakah deflasi mungkin terjadi di Indonesia dengan kondisi yang ada sekarang? Dalam teori ekonomi, terdapat dua cara untuk menurunkan tingkat harga secara umum, yaitu menurunkan belanja di seluruh Indonesia atau meningkatkan produksi semua pelaku usaha di Indonesia.

Mungkinkah kita menurunkan belanja seluruh Indonesia? Bila ya, apa dampaknya?

Terdapat tiga jenis belanja yang bisa dikurangi, yaitu belanja konsumsi, belanja modal, dan belanja pemerintah. Apabila kita mengurangi belanja konsumsi (bisa dengan menaikkan pajak atau meningkatkan bunga pinjaman), maka harga bisa turun, namun berkurangnya konsumsi masyarakat akan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Sangat tidak mungkin kesejahteraan seorang buruh meningkat apabila ia harus mengurangi makannya dari 3x sehari menjadi 2x sehari. Apabila kita mengurangi belanja modal (dengan menaikkan bunga pinjaman), maka perusahaan tidak bisa menambah dan mengganti pabrik, mesin, truk, alat berat, atau melakukan pelatihan karyawan dan penelitian/pengembangan. Hasil akhirnya? Jumlah produksi barang di masa depan akan turun, yang akan menggagalkan rencana anda untuk menurunkan harga (belanja turun, produksi turun = harga sama saja).

Apabila kita mengurangi belanja pemerintah, maka dampaknya akan sama luasnya. Kita tidak dapat membangun pelabuhan, bandara, jalan, atau rel KA, memperbaharui alutsista, menambah jumlah guru, mendanai pelestarian budaya, mendanai fungsi KPK, dst. Khusus belanja infrastruktur, pengurangan belanja pada pos ini akan membuat peningkatan kapasitas produksi secara signifikan di Indonesia menjadi mustahil. Kesejahteraan masyarakat dan produktivitas perusahaan akan turun bersama turunnya belanja pemerintah.

…….harga hampir tidak mungkin turun, kecuali apabila kita ingin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan turun.

Kalau menurunkan belanja terkesan tidak mungkin (atau tidak mungkin relatif terhadap tujuan utama kita yaitu menyejahterakan rakyat), bisakah kita menaikkan produksi dan menurunkan harga?

Okay, pertama, bila kita ingin menaikkan produksi, kita biasanya melakukan kombinasi dari: (1) mempekerjakan lebih banyak pekerja dan (2) menambah jumlah mesin, pabrik, alat berat, dst. Namun, bila kita menambah permintaan terhadap pekerja dan jumlah mesin, maka tingkat upah dan harga mesin akan ikut naik, sehingga ujung-ujungnya, wirausahawan (yang keuntungannya sudah setipis silet) harus menaikkan harga di tingkat pembeli. (Lagipula, dengan menambah jumlah pekerja yang anda gaji dan meningkatkan belanja modal, anda akan secara efektif menaikkan belanja total dan mendorong naiknya tingkat harga).

Atau skenario kedua untuk menaikkan produksi, kita memaksa para pekerja untuk bekerja lebih lama (sehingga jumlah produksi meningkat) tanpa membayar tambahan upah. Secara efektif, ini sama saja dengan menurunkan tingkat upah nominal para pekerja. Kemungkinan besar anda sebagai pemerintah tidak mungkin segila itu untuk menyiksa rakyat anda untuk bekerja lebih lama, dan kalaupun anda tega, rakyat anda akan balik melawan. Dalam ekonomi, kemustahilan pekerja untuk menerima penurunan upah disebut dengan kekakuan harga (nominal rigidity). Apabila pembaca tidak mengharapkan gaji pembaca turun, maka jangan mengharapkan harga-harga ikut turun.

Kesimpulannya, premis II, mengingat tujuan kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum , maka nilainya adalah salah.

Berikutnya, mari kita melihat hubungan sebab akibat dari premis I dan II. Sebetulnya, tidak ada hipotesis yang secara logis membenarkan hubungan antara pemberantasan mafia dan penurunan harga seperti dimaksud dalam tuntutan, terutama di jangka panjang. Asumsikan bahwa tuntutan nomor (4) bernilai benar, di mana pemberantasan mafia memang menurunkan harga. Bisa saja terjadi penurunan harga apabila struktur hampir seluruh pasar barang dan jasa adalah oligopoli yang mengarah ke kartel.

Namun sebenarnya, mengingat bahwa struktur pasar kebanyakan barang dan jasa adalah kompetitif, maka efek dari pemberantasan mafia terhadap harga akan sangat terbatas dan hanya terjadi satu kali saja, bukan berkelanjutan. Lagipula di jangka panjang, apabila pemberantasan mafia berhasil, hal tersebut akan memperbaiki persepsi masyarakat dan pengusaha terhadap iklim usaha di Indonesia. Akibatnya, mereka akan menambah belanja konsumsi dan modal (investasi) lebih banyak lagi, yang akan menaikkan tingkat harga, dan membuat tuntutan nomor (4) menjadi kontradiktif apabila benar. Maka, tuntutan nomor (4), seberapapun persuasif narasinya, bernilai salah.

Maka, mengingat bahwa truth value dari sebuah pernyataan (X → Y), di mana X bernilai benar dan Y bernilai salah, adalah salah, dan tidak adanya dasar teori ekonomi yang mendukung pernyataan tersebut, maka keseluruhan tuntutan nomor (4) menjadi tidak logis mengingat bahwa kenaikan harga di dalam perekonomian yang bertumbuh cepat seperti Indonesia adalah sebuah keniscayaan, dan hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menjaga inflasi di level yang rendah. Lagipula, hal yang tidak disadari oleh para kawan-kawan aktivis adalah bahwa data menunjukkan bahwa inflasi selama beberapa tahun terakhir sudah berada di tingkat yang paling rendah dan terkendali sepanjang sejarah. Bahkan dengan memasukkan data pencilan tahun 1997, tren inflasi cenderung negatif (terlihat dari persamaan regresi pada gambar)

Screen Shot 2015-03-20 at 8.17.36 PM

Hal ini bukan berarti bahwa pemberantasan mafia tidak perlu, namun pemberantasan mafia dan penurunan tingkat harga merupakan hal yang tidak berhubungan. Kita telah mengetahui bahwa harga hampir tidak mungkin turun, kecuali apabila kita ingin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan turun. Menuntut boleh, tapi sebelum menuntut, ada baiknya memeriksa apakah tuntutannya logis atau tidak. Apa bedanya menjadi mahasiswa dengan tidak menjadi mahasiswa kalau tidak bisa memeriksa kembali jalan pikirnya?

Uang adalah akar dari kebahagiaan (atau begitulah kata BPS)

Lebih banyak uang, secara statistik, membuat kita lebih bahagia

Those who think money can’t buy happiness just don’t know where to shop

Terlepas dari apakah orang kaya lebih susah masuk surga dibanding unta masuk lubang jarum, BPS baru-baru ini menerbitkan data statistik yang menyiratkan bahwa orang yang semakin kaya akan semakin bahagia. Apabila anda orang kaya, berbahagialah, sebab walaupun anda belum tentu masuk surga, anda pasti lebih bahagia dibanding tetangga anda. (Bahkan anda tidak perlu repot-repot memusingkan masuk surga apabila anda termasuk golongan orang yang kurang percaya pada hal-hal seperti surga dan neraka)

Atau setidaknya itulah yang bisa kita tafsirkan dari data statistik kebahagiaan BPS. Bagi yang belum tahu, BPS mengeluarkan survei tentang kebahagiaan subyektif, dengan harapan bahwa statistik ini dapat menangkap perbedaan kebahagiaan yang subyektif.

Secara umum, BPS menunjukkan bahwa seluruh kelas masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali lebih bahagia di tahun 2014 dibanding di tahun 2013. Namun, seperti segala sesuatu yang ada di bawah langit, tetap terjadi ketidakadilan dalam persebaran kebahagiaan di antara penduduk-penduduk di Indonesia. Kesimpulan penting yang kita dapatkan dari statistik kebahagiaan adalah:

Semakin kaya seseorang, semakin bahagialah ia (?)

BPS melansir bahwa rumah tangga yang berpendapatan di atas Rp 7.200.000/bulan mencatatkan indeks kebahagiaan sebesar 76,34, sedangkan rumah tangga yang berpendapatan di bawah Rp 1.800.000/bulan hanya mencatatkan indeks kebahagiaan sebesar 64,58. Secara singkat, kita bisa menyimpulkan bahwa komponen signifikan dari kebahagiaan sangat memerlukan uang. Ibu anda tidak salah ketika berkata, “bisa makan (dan bahagia dengan cara) apa cuma pake cinta?”

Screen Shot 2015-02-06 at 10.58.24 PM

Hal menarik dari statistik ini adalah bahwa indeks kebahagiaan menunjukkan pola yang akan langsung familiar di telinga pelajar ekonomi: diminishing marginal return. Setiap tambahan rupiah akan memberikan tambahan kebahagiaan yang semakin sedikit. Artinya, untuk mendapatkan kebahagiaan sebesar dua kali lipat, anda mungkin membutuhkan tambahan pendapatan sebesar empat kali lipat. Atau delapan kali lipat. Atau seratus kali lipat. Sama seperti makan makanan enak, porsi pertama akan selalu lebih nikmat dari porsi kedua, dan porsi kedua akan masih lebih nikmat dari porsi kesepuluh (porsi di mana anda mungkin sudah akan mencret-mencret).

Lagipula, apabila anda memiliki pendapatan yang luar biasa tinggi, kebahagiaan anda mungkin tidak lagi meningkat signifikan dengan tambahan pendapatan yang signifikan. Apabila semua hal-hal lainnya dianggap sama, mungkin saja Agus Martowardojo (Gubernur Bank Indonesia, mantan Presdir Bank Mandiri) akan sama bahagianya dengan James Riady (anggota keluarga pemilik Lippo Group), yang pada akhirnya mungkin akan sama bahagianya dengan Bill Gates (orang terkaya di dunia). Bagi orang yang sudah merasa memiliki pendapatan dan harta yang banyak, pencapaian-pencapaian hiduplah (seperti menjadi seseorang yang bermakna dan berguna di masyarakat) yang akan menjadi kunci penentu kebahagiaan. Abraham Maslow secara gamblang menjelaskan kenyataan ini lewat teorinya, yaitu hierarchy of needs.

Secara singkat, Maslow berkata bahwa orang-orang memiliki beberapa tingkatan kebutuhan yang berbeda-beda dalam hidupnya. Pada tingkat paling dasar, manusia berusaha untuk bertahan hidup dalam artian fisik, yaitu dengan makan, minum, berlindung, dan bereproduksi. Banyak penduduk di Afrika dan sebagian di Indonesia masih kesusahan memenuhi kebutuhan pada tingkat ini. Apabila kebutuhan fisik sudah terpenuhi, maka manusia mencoba mencari keamanan. Salah satu alasan utama banyak pekerja lebih suka menjadi buruh di PT atau PNS golongan awal daripada bertani adalah karena dua pekerjaan pertama menawarkan keamanan dari sisi gaji dan dari sisi kesehatan. Ketika dua aspek pertama, yaitu kebutuhan fisik dan keamanan sudah terpenuhi, maka manusia akan membutuhkan rasa memiliki dan dicintai (love and belonging).

Para manusia-manusia Indonesia yang telah berpendapatan di atas Rp 7.200.000 per bulan, yakni para kelas menengah ngehe, memiliki kebutuhan tambahan di samping tiga kebutuhan tadi, yaitu rasa dihargai (esteem). Apabila bingung, kebutuhan ini bisa juga disebut kebutuhan akan gengsi walaupun mungkin tidak terlalu tepat. Orang mencoba mencari kebahagiaan dengan melakukan hal-hal yang dapat menunjukkan keunggulan status sosial mereka. Mungkin rasa dihargai bisa diraih dengan mobil baru, rumah baru, iPhone baru, walaupun jangan sampai dengan suami/istri baru. Apapun barangnya, para kelas menengah profesional ini, yang sangat diuntungkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, menjadi makin mampu memenuhi kebutuhan akan rasa dihargai. Atau gengsi. Whatever.

Bagi yang pendapatannya sudah jauh sekali di atas batas BPS di kisaran Rp 7.200.000 per bulan, mereka mungkin mulai terbiasa dihargai dan sudah jelas sering makan enak, sehingga mereka ingin merasa benar-benar berguna. Aktualisasi diri dalam bahasa kerennya. Mereka mencoba memaksimalkan potensi dalam diri mereka karena, jujur saja, mereka sudah memenuhi kebutuhan lainnya. Dan anda bisa menebak bahwa orang yang sudah bisa mengaktualisasi dirinya sangat mungkin jauh lebih bahagia dibanding mereka yang tidak tahu mau makan apa besok.

Jadi mungkin, pendekatan ekonom yang cukup hedonik (segala sesuatu diukur dan ditaksir dengan uang), cukup mendekati kenyataan. Orang yang berpendapatan makin tinggi memang makin bahagia. Not bad, econ theories.


Disclaimer:

jelas bahwa hal ini tidak berlaku bagi setiap orang. Beberapa orang yang memang secara sukarela memilih gaya hidup sederhana, seperti para biarawan/biarawati, biksu, atau bahkan orang-orang biasa, mungkin memiliki hidup yang lebih bahagia dan lebih bermakna dibanding orang-orang yang lebih kaya. Orang-orang ini bisa menjadi bahagia karena mereka tidak membiarkan diri mereka mengejar harta dan membentuk pola pikir yang tidak mengasosiakan harta dengan kebahagiaan. Namun, lagi-lagi, kebanyakan orang sepertinya lebih tertarik mengejar kekayaan dan kenyamanan dibandingkan mengambil kaul kemiskinan, sehingga artikel ini, serta statistik kebahagiaan BPS, secara umum tuetap benar.

Word (Ab)use

Boredom could turn over-scrutiny into a blog post, and popular phenomenon is an easy prey

Really sorry for not updating for a while, readers! (I’m too busy in university entrance exams thingy)

Anyway, my major driving force to write is that I’m FED UP with our (yes, Indonesian) pre-teens and teens who happened to abuse these two very words lately: “LABIL” and “GALAU”. The latter is subject to even further shift of meaning and all of my loathings.

To give you perspective about how far the meaning have shifted to this day, here’s the transcript of the meaning of those two words from KBBI (It’s like OED for Indonesian language) 1988.

Labil: 1. goyah, tidak mantap (tt bangunan, pendirian, dsb); 2. goyang, tidak tenang (tt kendaraan, kapal, pesawat terbang); 3. tidak tetap, mudah berubah-ubah, naik turun (tt harga, nilai uang, dsb); 4. tidak stabil, cenderung berubah-ubah

So far so good. Now let’s see the meaning of “galau”

Galau a, bergalau: sibuk beramai-ramai, sangat ramai, kacau tidak keruan

Labil was interpreted as, well, labile, unstable. But you would never, ever describe someone’s personality as labil, because labil is usually used in conjunction with its noun, e.g “bangunan itu berdiri di atas struktur yang labil” (the building is built on an unstable structure).

But in contemporary pop culture, labil is mistakenly (ab)used as a substitute to noun plinplan (derived from plintat-plintut), perhaps because of easier pronunciation. Here’s a good example:

A: Labil banget sih lo! (Hey, lad, you’re so labile!)

In order to be more discernible, you have to add a noun for the adjective “labile”. Honestly, for the practicality of communication, one may omit the noun at all, given the context is known to both side, without adding further semantic confusion. But sometimes, you’ll even find further error like this salutation:

A: Heh, bocah labil! (Hey, labile kid!)

Every language learners will absolutely get lost at this point. But this semantic error is way more tolerable than for the word “galau“. Now if you’re about to find why galau is much more a trouble than labil, let’s see this fine example:

A: Duh, lagi galau nih. (oh geez, I’m feeling blue right now)

Note that this is the mildest deviation. The actual meaning of galau is, according to the dictionary, is (mentally) messy, chaotic, disorganized, or for the sake of precision, tumultous. Properly, you usually use galau as in “Ia sangat galau memikirkan kehidupannya yang berantakan” (He/she is very tumultous/confused thinking about his/her ruined life) So why people use the word “galau” instead of “sedih” to express their feeling? I don’t know. But let’s see another example:

B: Dia sedang menggalau abis diputusin pacar (He/she is languishing after he/she broke up with girl/boyfriend)

Another melancholy-related things we have here. People seems to have failed to get the “confused” meaning and instead thinking it as a way to express melancholy and associate it with cheap and seemingly perpetual fad of teenage relationship. But the most confusing surprise come from this example:

C: Gue lagi ngegalau di Mall X (I’m now wandering in X Shopping Mall)

So it seems as if galau is applicable to literally all kinds of  meaning! Now you get a magic word! Ha! And they even think galau has prefix me- instead of ber-. As a person who pay much attention for language, I think this is too far a mistake (isn’t it?)

To make things worse, the shift of meaning also give the word “galau” a new pejorative sense. It’s very ironic since the word galau used to be a word of choice for songmakers (which are also now a degraded members of society) and poet.

Now, why? Why could such a big mistake happened? Why people could degrade the once beautiful meaning of this word?

Blame it to secondary school students. And the high school students. And college students.

It’s ironic since we (yes, I’m also a student) are the next-generation leaders of the nation. Long before this generation comes to its productive age, we successfully tainted the language with such pejorative linguistic measures. Ha, life is great!

Will we stop messing around, or will we continue to mess up this already messy country?